Bisnis.com, SEMARANG—Hingga saat ini pengerjaan proyek PLTU Cilacap masih belum bisa berjalan.
PT Jawa Energi, investor pembangkit listrik tenaga uap Cilacap, masih menunggu izin lokasi dari pemerintah kabupaten setempat guna merealisasikan proses pembangunan tenaga listrik senilai Rp90 triliun.
Seperti diketahui, PT Jawa Energi berencana membangun PLTU terbesar di dunia dengan lokasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Pembangunan megaproyek tersebut memiliki daya setrum sebesar 5.000 megawatt (MW).
Pembangunan proyek pembangkit listrik berbahan baku batu bara itu rencananya selesai dalam kurun tujuh tahun.
Tahap awal, perusahaan akan membangun PLTU dengan pasokan energi listrik sebanyak 2.000 MW yang diprediksi selesai pada 2018.
Sisanya, megaproyek tersebut bakal berlanjut hingga 2021-2022.
Perwakilan PT Jawa Energi Hendriyanto memaparkan semua prosedur perizinan sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pusat.
“Izin prinsip sudah keluar dari [BKPM] pusat. Sekarang tinggal menunggu izin lokasi dari Pemkab Cilacap,” ujar Hendriyanto kepada Bisnis, Selasa (11/11/2014).
Menurutnya, perusahaan mengajukan izin lokasi di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap setelah melakukan survei.
Namun kepastian pembangunan PLTU yang disinyalir akan melewati tanah milik TNI dan Polri, kata Hendriyanto, PT Jawa Energi belum mengantongi izin penetapan lokasi secara resmi dari pemda setempat.
“Jadi, kami belum bisa bicara soal bagaimana pembebasan lahan,” ujarnya.
Dia menerangkan megaproyek pembangkit listrik raksasa itu menelan dana sekitar Rp90 triliun.
Adapun sumber dana untuk proyek tersebut, Hendriyanto tidak menjelaskan secara rinci.
“Semua rincian [perolehan dana] ada di BKPM pusat,” ujarnya.
Perihal izin lokasi, Pemkab Cilacap berkomitmen akan memproses secepatnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Sutarjo mengatakan izin lokasi untuk pembangunan pembangkit listrik terbesar di dunia bakal selesai dalam waktu dekat.
“Sekarang [perizinan] dalam proses. Kami sudah membuat jargon bahwa Cilacap merupakan probisnis dan investasi, jadi persoalan lahan untuk investasi tidak ada masalah,” katanya.
Sutarjo menerangkan pemilihan lokasi rencana pembangunan pembangkit raksasa itu karena berdekatan dengan PLTU Adipala milik PT PLN (Persero) yang berada di Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Pihaknya menilai lokasi tersebut sangat strategis untuk pengembangan tenaga listrik.
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap Dian Setyabudi menerangkan luas lahan berkisar 120 hektare, dengan rincian lahan sekitar 67 ha merupakan milik TNI.
Adapun teknis pembebasan lahan, ujarnya, pemkab menyerahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cilacap.
“Sampai saat ini belum mengarah soal pembebasan lahan. Sekarang fokus perizinan,” katanya.
Dian menargetkan proses pembangunan bisa dimulai pada tahun depan supaya krisis listrik yang mengancam Jawa-Bali bisa teratasi dengan baik.
Menurutnya, ketertarikan PT Jawa Energi untuk membangun megaproyek energi tersebut berdasarkan survei yang dilakukan awal tahun ini.
“Investornya dari domestik. Untuk teknologinya didatangkan dari Tiongkok. Kami percaya karena investor sudah teruji dengan membangun pembangkit serupa di Kalimantan Utara dan Buleleng Bali,” paparnya.
Kepala Kantor BPN Cilacap Joko Muljono mengakui belum mendapatkan surat permohonan perihal pembebasan lahan dari PT Jawa Energi.
“Kami belum ada tembusan soal itu. Makanya kami belum bisa berkomentar banyak,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan serius mendorong terealisasi proyek pembangkit listrik berkapastas 5 X 1.000 MW di Cilacap.
Pihaknya sudah berbicara langsung dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam upaya percepatan pembangunan.
“Komunikasi langsung telah kami lakukan. Pemprov Jateng serius mendorong [pembangunan PLTU],” ujarnya.
Disinggung mengenai sejumlah proyek investasi di Jawa Tengah terhambat pada pembebasan lahan, Ganjar menuturkan akan mengedepankan komunikasi persuasif.
Pihaknya berkomunikasi dengan pemda setempat, warga dan stakeholder terkait.
“Proyek harus jalan terus. Kami selalu bernegosisasi dengan pihak yang terkena dampak pemanfaatan lahan baik proyek jalan tol maupun PLTU,” katanya.
Ganjar menerangkan proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum akan cepat selesai dengan mengacu Undang undang (UU) No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun pihaknya tidak mau gegabah menggunakan UU tersebut.
“Kalau ada upaya pendekatan dan pola komunikasi baik antara pihak yang bersangkutan, kenapa tidak,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo pekan lalu mengatakan PLTU tersebut merupakan bagian rencana program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.000 MW selama lima tahun 2015-2020.
Salah satunya, proyek pembanguna PLTU di Cilacap berkapitas 5.000 MW dengan tujuan untuk mengurangi krisis listrik di Jawa.
