Bisnis.com, JAKARTA - Paling tidak ada 2 tugas utama otoritas fiskal dalam Kabinet Kerja pemerintah baru yang berada di bawah komando Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu dan Wakilnya Mardiasmo.
Kepala Lembaga Penyelidikan Masyarakat dan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) I Kadek Dian Sutrisna mengatakan pertama, Kemenkeu harus meningkatkan peran pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendorong dan meratakan pertumbuhan.
"Selama ini struktur fiskal kita masih bertumpu pada sektor-sektor nonproduktif. Paling mendesak bagaimana mengubah anggaran menjadi produktif," katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (26/10/2014).
Untuk menggeser struktur tersebut, sambungnya, otoritas fiskal harus mengubah komposisi APBN melalui Rancangan APBN Perubahan 2015. Salah satu poin pentingnya adalah segera merealokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif, seperti infrastruktur.
Realokasi subsidi BBM ini juga akan membantu pemerintah dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya selama ini mayoritas anggaran subsidi justru dinikmati masyarakat menengah ke atas yang tak memerlukannya. Hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu melebarnya kesenjangan di Indonesia.
Peningkatan peran APBN juga bisa ditempuh dengan memperbesar porsi belanja modal. "Selama ini belum optimal," ucap Kadek. Kontras dengan belanja pegawai yang konsisten naik. Padahal kontribusi belanja pegawai jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja modal.
Kedua, selain memperkuat peran anggaran negara otoritas fiskal juga harus menggenjot penerimaan negara yang masih saja minim. "Tax ratio kita kalah dengan negara-negara tetangga. Masih rendah. Kalau lebih tinggi bisa meningkatkan kredibilitas fiskal," kata Kadek.
Perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih berkutat di kisaran 12%. Dalam APBN 2015 tax ratio disepakati sebesar 12,3%. Sementara tax ratio negara Asean lain seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura sudah menyentuh kisaran 14%-16%.
Kadek menilai Bambang yang pernah menjadi peneliti di LPEM UI itu punya kapabilitas yang mumpuni, utamanya di bidang desentralisasi fiskal. "Saya yakin Pak Bambang punya kemampuan manajemen yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan fiskal yang tegas," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
