Bisnis.com, JAKARTA - Demi meningkatkan pertumbuhan industri dan mempertahankan minat investasi, kabinet di era Jokowi dan JK diharapkan mampu menjaga kesinambungan peraturan.
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian Arryanto Sagala mengatakan pemerintah mendatang harus dapat meredam dinamika perubahan regulasi. Aspek ini memengaruhi kelangsungan bisnis pelaku industri dan minat investasi.
“Aturan jangan berubah-ubah, misalnya soal upah buruh dan biaya logistik. Tahun depan pertumbuhan industri kita harus 6% untuk mengejar target pertumbuhan 8% pada 2020,” tuturnya, Selasa (21/10/2014).
Berdasarkan The Logistics Performance Index and Its Indicators Bank Dunia 2014 yang diolah Kemenperin diketahui kinerja logistik RI pada tahun ini berada di peringkat ke-53 dari 160 negara. Khusus untuk infrastruktur, Indonesia menempati urutan ke-56.
Ranking tersebut tak lebih baik dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Kinerja logistik dua negara ini berada di peringkat ke-35 dan 25.
Sementara itu untuk infrastruktur, Thailand di urutan ke-30 sedangkan Malaysia ke-26.
Pada 2011, biaya logistik di Tanah Air terbilang sangat tinggi mencapai 24,64% dari PDB nasional. Untuk periode yang sama Singapura hanya 8%, Malaysia 13%, Jepang 10,6%, Korea Sealtan 16,3%, dan Thailand 20%.
Biaya transportasi merupakan beban logistik tertinggi sepanjang 2011. Ongkos mobilitas mencapai 47,20% dari keseluruhan biaya logistik. Komponen lain ialah biaya administrasi 17,37% dan biaya inventori dengan porsi 35,43%.
Sementara itu rata-rata upah di 33 provinsi selama 2005 – 2013 meningkat di atas 5% per tahun. Pada tahun lalu peningkatannya bahkan mencapai 19,10% terhadap tahun sebelumnya. Kenaikan upah menambah beban industri hingga pebisnis di beberapa sektor berpeluang tutup lapak.
Upah minimum pekerja di Tanah Air senilai US$226 merupakan yang tertinggi ketiga di Asean. Negara dengan upah minimum tertinggi adalah Singapura dan Malaysia masing-masing US$296.
Sementara itu soal potensi investasi, Arryanto berpendapat aliran modal baru ke industri nonmigas terus tumbuh. Pasalnya Indonesia merupakan negara dengan potensi pasar domestik yang bisa disaingi negara Asean lain. Walaupun dari aspek lain, seperti infrastruktur, RI justru tertinggal.
“Yang dikejar investor asing dari Indonesia addalah pasar domestik yang 240 juta penduduk. Meskipun kalau bicara infrastruktur kita sudah kalah dibandingkan dengan Vietnam,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
