Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ALFI Usulkan Sistem Logistik Daerah

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan perlunya sistem logsitik daerah (Sislogda) untuk mensinergikan dan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan SDM logistik nasional dan di tiap daerah.
Ilustrasi/ilfa.or.id
Ilustrasi/ilfa.or.id

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan perlunya sistem logsitik daerah (Sislogda) untuk mensinergikan dan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan SDM logistik nasional dan di tiap daerah.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan Sislogda diperlukan sebagai pedoman membangun logistik daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

"Selain Sislogda, soal kebijakan fiskal terkait pengenaan PPN di sektor usaha logistik juga mesti menjadi perhatian pemerintah, dan kami akan terus perjuangkan," ujarnya saat membuka Musyawarah Wilayah Ke-IV DPW ALFI DKI Jakarta bertema Membangun Sistem Logistik Daerah Yang Efisien Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean 2015, di Jakarta, hari ini, Rabu (15/10/2014).

Yukki mengatakan, SDM Logistik nasional harus ditingkatkan kompetensinya,apalagi saat MEA 2015 perusahaan logistik asing leluasa beraktivitas di Indonesia tanpa harus membuka kantor cabang.

"Kita akan menghadapi persaingan bisnis sangat ketat. Sebab perusahaan sejenis di kawasan Asean bisa membuka usaha di kawasan tersebut termasuk Jakarta kendati kantornya berada di luar Jakarta," ujanya.

Namun, kata dia, terkait soal SDM ini ALFI punya INFA Institute untuk mendongkrak kualitas SDM logistik nasional.

Yukki juga meragukan biaya logistik di Jakarta 24% dari PDB, karena hingga kini Ibu Kota belum memiliki Sistem Logistik Daerah sebagai dasar penghitungan biaya logistik bahkan besaran Inflasi masih simpang siur.

Faktor Penyebab

Ketua ALFI DKI Widijanto mengatakan, ada enam faktor penyebab tingginya biaya logistik di DKI Jakarta yang mesti segera dibenahi Pemprov DKI.

Keenam faktor penyebab itu, kata dia, yakni:

  • belum adanya sistem logistik daerah di DKI
  • infrastruktur (pelabuhan,jalan dan bandar udara) tidak mampu menampung arus armada dan barang
  • belum terintegrasinya teknologi informasi dan komunikasi bidang logistik
  • terbatasnya kemampuan SDM
  • penyedia jasa logistik berkompeten jumlahnya relatif sedikit, dan
  • supply chain management belum berjalan maksimal

"Karena itu kami mengusulkan gagasan untuk mewujudkan sistem logistik daerah (sislogda) di DKI yang efektif,efisien dan akuntabel," ujarnya.

Dia mengatakan, ALFI berharap usulan Sislogda dapat dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menerbitkan kebijakan terkait sektor logistik.

Widijanto mengatakan, memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, sektor usaha logistik nasional mesti siap karena sektor ini merupakan motor penggerak dan faktor penentu daya saing perekonomian Asean di pasar global.

Demikian juga di tingkat nasional, kata dia, bila ingin meningkatkan kompetisi perekonomian, maka sektor logistik menjadi pendukung.

Untuk itu, ujar Widijanto, Pemerintah RI telah menerbitkan cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) melalui Keputusan Presiden No:26 Tahun 2012.

Namun, kata dia, Sislognas tersebut memerlukan program aksi dan dukungan sistem logistik daerah. Terlebih DKI Jakarta yang memegang peran sekitar 60% dalam perdagangan internasional, sehingga diperlukan Sislogda Ibu Kota.

"Sislogda itu dapat mendorong geliat perekonomian DKI tumbuh lebih baik dan meningkatkan daya saing produk lokal maupun nasional di pasar bebas,"paparnya.

Widijanto mengatakan, untuk membangun Sislogda di DKI dibutuhkan keterlibatan instansi pemerintah terkait maupun stakeholder di sektor logistik.

Dia mengatakan, biaya logistik di DKI Jakarta saat ini diasumsikan sebesar 24% dari produk domestik bruto (PDB) DKI sebesar Rp.449,8 triliun pada tahun 2012.

"Ini artinya nilai jasa logistik di DKI Jakarta mencapai sekitar 107,9 triliun per tahun," ujarnya.

Widijanto mengungkapkan, pada 2009 ALFI DKI Jakarta juga sudah mengusulkan kepada Pemprov DKI untuk membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda Jakarta Utara, yang di dalamnya dilengkapi dengan kawasan industri, pusat perdagangan atau sentra logistik Pelabuhan Ali Sadikin.

"Namun sayang usulan itu hingga kini belum direalisasikan meskipun sudah berkali-kali dibahasa dan dicanangkan pembangunannya oleh Pemprov DKI," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhmad Mabrori
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper