BUMN Minim Pakai Jasa PT Pengerukan Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA--Sinergi antarBUMN dipertanyakan menyusul minimnya penggunaan jasa PT Pengerukan Indonesia oleh operator BUMN pelabuhan.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan semenjak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menjadikan PT Rukindo sebagai anak usaha belum terdengar yang dilakukan untuk Rukindo.

Semestinya, selain menggunakan jasa Rukindo, sebenarnya Pelindo II perlu mempromosikan kepada operator pelabuhan lain dan pengelola terminal untuk menggunakan jasa Rukindo.  

"Seharusnya, ada sinergi BUMN. Pelindo II memasarkan jasa Rukindo ke pengelola terminal dan Pelindo lain," ujarnya, Senin (13/10).  

Menurutnya, Rukindo sebagai satu-satunya BUMN yang menjadi operator pengerukan sebenarnya memiliki captive market. Jika pun harus bersaing dengan swasta, imbuhnya, kualitas peralatan BUMN tersebut lebih memadai dan representatif ketimbang perusahaan swasta nasional.

Sayangnya, sejauh ini operator pelabuhan ataupun terminal lebih menggunakan jasa operator pengerukan lain semisal dari Belanda.

Di sisi lain, internal Rukindo juga harus lebih aktif dalam mengambil langkah bisnis strategis dan berkonsolidasi dengan induk perusahaan.

"Sebetulnya Rukindo punya captive market di Indonesia, tapi belum ada keberpihakan oleh BUMN lain gunakan jasa Rukindo,"

Sebelumnya, Rukindo berencana akan membuka kerja sama dengan pihak swasta untuk kerja sama operasi 5 kapal.

Bentuk kerja sama itu dengan memberikan kewajiban terhadap pihak rekanan untuk memperbaiki kondisi kapal, dan selanjutnya mengerjakan proyek bersama dengan profit sharing.

Saat ini perusahaan memiiki 10 kapal pengerukan yang rata-rata berusia 25 tahun. Dari jumlah itu, tiga kapal di antaranya berada di India untuk dikerjasamakan.

Adapun, 7 kapal sisanya, hingga kini beroperasi Indonesia. 2 kapal yang ada di Indonesia telah dikerjasamakan dengan dua perusahaan swasta salah satunya, PT Marunda Jaya.

Untuk perbaikan satu kapal diperlukan dana lebih dari Rp100 miliar, sesuai standar khusus kapal pengerukan yang dilakukan Badan Klasifikasi Indonesia (BKI).

Adapun, Pelindo II sebagai induk usaha hingga saat ini baru memberikan bantuan dana Rp80 miliar dari permintaan sebelumnya Rp350 miliar.