Bisnis.com, JAKARTA -- Untuk memastikan kelangsungan proyek tembok laut raksasa pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus dan bertugas sebagai operator pembangunan.
Basoeki Hadimoeljono, Direktur Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCCID) atau lebih dikenal dengan tembok laut raksasa akan diusahakan oleh perusahaan patungan yang didirikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terlibat yakni Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
Pilihan membentuk badan usaha karena pembangunan ini tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran negara baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya dana yang dibutuhkan sangat besar hingga mencapai Rp600 triliun.
Dari tiga tahap pembangunan NCCID, pemerintah akan memulai tahap A berupa penguatan bibir pantai sepanjang 8 kilometer dari 32 kilometer panjang pantai.
Pencanangan dimulainya pembangunan tanggul laut ini akan dilaksanakan pada Kamis (9/10) mendatang.
Bagian pemerintah sepanjang 8 kilometer ini menghabiskan investasi senilai Rp3,2 triliun yang dianggarkan selama 3 tahun.
Dana ini berasal dari APBN dan APBD DKI Jakarta dengan masing-masing berkontribusi sebesar Rp1,6 triliun.
Sementara mengenai badan usaha, Basoeki belum dapat merinci besaran modal pembentuk badan usaha dan komposisi pemegang sahamnya karena masih dirumuskan.
Akan tetapi, badan usaha ini dipayungi oleh keputusan presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pembentukannya.
Keppres yang disusun juga akan memberi wewenang penuh menuntaskan pembangunan tanggul laut ini.
Badan usaha ini juga memiliki keleluasaan menggandeng swasta dengan skema business to business (b-to-b) untuk melanjutkan pembangunan.
Tugas badan usaha ini melingkupi reklamasi pulau berbentuk garuda seluas 5.000 hektar, sistem pompa air hingga tanggul laut yang diatasnya adalah jalan tol.
Saat ini kita sedang menyiapkan rencana detailnya, jelas Basoeki di Jakarta, Senin (6/10).
Menurutnya pembangunan tembok laut adalah sebuah keharusan. Dengan rata-rata penurunan tanah di Jakarta yang mencapai 12 centimeter- 15 centimeter pertahun, maka dalam 15 tahun kedepan Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut.
"Pilihannya kita segera bikin [NCCID] atau pindah [ibu kota]," jelas Basoeki.
Namun ia tidak dapat merinci kapan detail ini dapat diselesaikan.
Ia juga menolak menyebutkan apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden Joko Widodo yang akan menandatangani keppres penugasan ini.
Sedangkan sekitar 24 kilometer tanggul A yang belum dibangun akan diserahkan kepada developer yang memenangkan lelang reklamasi.
Dari pulau reklamasi ini sekitar 55% akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kawasan hijau dan ruang rekreasi publik.
Selain itu, dari total luas lahan yang dapat dibangun pemukiman 61% untuk perumahan, 35% untuk pertokoan, dan 4% untuk industri.
OPTIMALKAN BUMN
Danang Parikesit, Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia yang juga Guru Besar Universitas Gadjah Mada menyatakan untuk membangun kawasan strategis seperti NCCID memang harus membentuk satu badan khusus yang bertugas mengembangkan kawasan.
Namun Danang mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru memutuskan membentuk badan usaha baru.
Pasalnya selain lebih sulit secara politik karena membutuhkan persetujuan parlemen, juga dapat mengoptimalkan BUMN yang sudah ada dengan membentuk konsorsium.
"Jangan terburu-buru, sebagai inisiatif pembentukan lembaga ini memerlukan pemikiran yang panjang dan sebaiknya diserahkan kepada pemerintahan baru," jelas Danang.
Menurutnya, jika diserahkan ke BUMN yang ada maka akan lebih baik. Ini dikarenakan masing-masing BUMN sudah memiliki modal yang dapat mempermudah memperoleh pendanaan dalam menyelesaikan megaproyek ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
