Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Staf Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Rini Mariani Soemarno mengatakan pembekuan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) masih dalam tahap kajian tim transisi.
Usulan pengkajian itu berasal dari hasil diskusi pakar energi yang diselenggarakan oleh Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu. Hasil diskusi itu menyepakati rekomendasi pemerintahan Jokowi-JK harus berani membubarkan anak perusahaan PT Pertamina yang berbasis di Singapura tersebut.
"Satu yang diluruskan, kalau kita bicarakan energi, deputinya di bawah Pak Hasto. Beliau pembuat diskusi 20 orang dan tim diskusi mengusulkan salah satunya membubarkan Petral," kata Rini di Kantor Transisi Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Menurut Rini, tim transisi terus bekerja mengolah semua usulan pemikiran dari pakar di bidangnya masing-masing sebelum menyampaikan rekomendasi kepada Jokowi-JK. Tim akan bertemu dengan tim penyelaras akhir untuk memfinalisasi program secara menyeluruh.
"Kita targetkan finalisasi akhir minggu ini," katanya.
Pembekuan Petral masuk di dalam bahasan itu tetapi Rini belum bisa menjawab apakah usulan itu akan diangkut dalam rekomendasi kepada presiden terpilih atau tidak. "Kita belum bisa jawab karena masih diskusi di kantor transisi."
Sebelumnya Hasto mengatakan mafia migas akan menghambat proses mewujudkan kedaulatan energi nasional sehingga penindakan terhadap pelanggar hukum dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
"Hal itu dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," katanya.
