Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan konfederasi dari delapan organisasi perikanan nasional menyatakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo dinilai sepantasnya mempertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kabinet Jokowi-JK pantas pertahankan Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]," kata Ketua Umum MPN Muhamad Taufik di Jakarta, Rabu (17/9/2014).
MPN terdiri dari Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO), Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI), Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (PERHIPTANI), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), dan BUMN Perikanan.
Menurut Taufik, guna mendukung rencana untuk mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, MPN mengusulkan agar Kabinet Jokowi-JK memperkuat KKP.
Dia berpendapat bahwa menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sejalan dengan keinginan kembali menuju kejayaan masa lalu pada saat Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menguasai dan memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan.
Untuk itu, keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih luas dari daratan dan jumlah pulau 17.504 memerlukan manajemen atau pengelolaan sumberdaya yang lebih fokus, terarah dan efektif.
Menurut dia, keberadaan sektor perikanan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional memiliki peluang ekonomi sangat besar, memerlukan penanganan yang mampu memanfaatan sumber daya ikan dapat lebih optimal, termasuk dalam bidang akuakultur atau budidaya dan bioteknologi.
"Perikanan sebagai sebuah sistem, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pengelolaannya dalam beberapa kementerian," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung mengatakan isu penggabungan perikanan dan pertanian menjadi satu kementerian adalah kemunduran sejarah.
"Wacana menggabungkan kembali perikanan dan pertanian akan merupakan kemunduran sejarah seperti pengalaman yang lalu sampai akhir 1990-an," kata Saut Hutagalung.
Menurut dia, untuk saat ini upaya arah kebijakan yang paling pas dan perlu didukung adalah memperkuat sektor kelautan pada era pemerintahan yang baru nanti.
