Bisnis.com, SEMARANG — Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah mendesak kepada pemerintah baru untuk melanjutkan subsidi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk rumah tapak kepada masyarat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah ini.
Ketua DPD REI Jateng MR Priyanto mengatakan mayoritas masyarakat di Jawa Tengah khususnya dengan penghasilan di bawah Rp4 juta/bulan sangat banyak. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah baru periode 2014-2019 mestinya lebih memperhatikan perihal tempat tinggal.
Data REI Jateng menyebutkan hingga semester I/2014 angka backlog atau kekurangan rumah di Jawa Tengah mencapai 350.000 unit. Sementara kemampuan pengembang untuk membangun rumah hanya 7.000 unit per tahun.
Adapun REI tahun ini menargetkan rumah terbangun sebanyak 10.000 unit atau sama seperti target 2013.
Menurutnya, hingga Agustus tahun ini tercatat rumah terbangun baru sebanyak 5.000-an unit. “Kami belum menghitung angka backlog secara keseluruhan hingga akhir 2014. Kalau prediksinya [backlog] hampir mencapai 400.000 unit,” papar dia kepada Bisnis, Minggu (14/9/2014).
Priyanto mengatakan penghentian penyaluran subsidi FLPP untuk rumah tapak akan menambah beban bagi masyarakat kategori miskin. Sementara itu, keinginan pemerintah untuk mengembangkan rumah vertikal atau rumah susun dirasa sangat berat karena warga harus bisa menyicil angsuran minimal Rp7 juta per bulan.
DPD REI Jawa Tengah berharap pada pemerintahan baru untuk memberikan subsidi perumahan rakyat minimal 2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Selama ini subsidi untuk rumah rakyat kurang dari 1%,” tuturnya.
.jpg?w=300&h=221)
