Bisnis.com, JAKARTA—Pengusaha merasa PPN 10% untuk karet membengkakkan biaya produksi di industri pengolahan karet alam. Hal ini berdampak kepada bertambahnya kebutuhan modal kerta yang berujung pelemahan daya saing bisnis.
Asosiasi Sarung Tangan Karet Indonesia (ASTA) menginginkan PPN 10% untuk karet dihapuskan. Pajak ini bakal menciptakan efek beruntun kepada industri berbasis karet, seperti industri crumb rubber, sarung tangan dan kondom, sepatu, serta ban.
Sarung tangan karet dan kondom, misalnya, produk ini mengandung 96% karet alam berupa latek pekat dengan pemakaian sekitar 20.000 ton per tahun. Selain beban PPN 10%, sejak 2006 sektor ini kesulitan suplai bahan baku, gas, dan listrik terutama bagi industri di Sumatra Utara.
Ketua Umum Asosiasi Sarung Tangan Karet Indonesia (ASTA) Ahmad Safiun menyatakan telah mengajukan penolakan terhadap kebijakan PPN 10% sejak akhir Agustus 2014. Asosiasi menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Perdagangan, Keuangan, Pertanian, dan Perindustrian.
“Ekspor sarung tangan tahun ini pasti turun karen kami dirundung malang soal gas, listrik, dan sekarang kena pajak 10%,” kata Safiun saat dihubungi Bisnis, akhir pekan ini.
Produsen sarung tangan karet jadi harus membayar PPN 10% dalam pembelian latek pekat dan PPN final terhadap produksi pajak. Hal ini berimbas terhadap peningkatan kebutuhan modal kerja yang dipenuhi dari kredit perbankan berbunga tinggi, sehingga industri semakin terimpit.
Target optimistis ASTA pada tahun ini RI bisa memproduksi 12 juta pasang sarung tangan karet tetapi angka ini dirasakan sulit tercapai. Kebijakan PPN 10% ditambah kesulitan pasokan gas dan listrik membuat produsen pesimis.
Ekspor pada tahun ini diyakini tidak akan bertumbuh melainkan anjlok lebih dari 10% dari 9,8 miliar pasang pada 2013. Produk sarung tangan karet buatan Indonesia sekitar 95% dieskpor, seperti ke Eropa, Amerika Serikat, China, dan Korea.
