Bisnis.com, JAKARTA - Pembelian tiket pesawat terbang, kini akan dikenakan sekaligus pajak bandar udara atau airport tax yang selama ini dipisahkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan perusahaan BUMN pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
Kedua perusahaan pelat merah melalui Kementerian BUMN berkoordinasi agar aturan terkait airport tax tersebut segera diterbitkan. Akhirnya, aturan terkait airport tax diterbitkan Kemenhub pada Senin (8/9/2014).
"Bahwa seluruh penerbangan diwajibkan memasukkan airport tax ke dalam harga tiket. Sehingga, perusahaan penerbangan yang akan membayar ke Angkasa Pura," ungkapnya, Kamis (11/9/2014).
Dia menjelaskan penerapan airport tax yang disatukan dengan harga tiket itu telah diterapkan sebelumnya pada penjualan tiket maskapai Garuda Indonesia.
Penggabungan airport tax itu, sambungnya, dimaksudkan agar proses di bandara tidak berbelit-belit dan terkesan terjadi banyak pungutan.
Sebagian
AP I dan AP II sebagai operator bandara tidak bisa begitu saja memberlakukan aturan penggabungan airport tax. Pasalnya, sejumlah bandara di Indonesia seperti Batam, Lampung, Kendari dan Jayapura tidak dikelola oleh perusahaan BUMN.
"Yang malu kita sebagai bangsa, tidak peduli penerbangannya apa. Kayaknya kalau naik pesawat di Indonesia kok ruwet, itu yang malu kita semua," tegasnya.
