Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KEUANGAN DAERAH: Laporan Berbasis Akrual Disosialisasikan

Laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan segera menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual untuk menunjukkan keterbukaan penggunaan anggaran.
Sistem akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan lebih transparan, akuntable, dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi syarat kewajaran. /Bisnis.com
Sistem akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan lebih transparan, akuntable, dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi syarat kewajaran. /Bisnis.com

Bisnis.om, SEMARANG—Laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan segera menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual untuk menunjukkan keterbukaan penggunaan anggaran.

Kota Semarang dipilih Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) sebagai pelaksana On the Job Training (OJT) bagi Pemerintah Daerah di Indonesia setelah mengaplikasikan sistem akuntansi berbasis akrual.

Program Officer SECO Saiful Hery berharap pelatihan itu mampu mendorong percepatan proses pelaksanaan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual karena berdasarkan Permendagri 64/2013.

“Pada ketentuan untuk pemerintah daerah maka laporan keuangan pada 2015 harus disajikan secara akrual,” ujarnya, , Selasa (9/9/2014).

Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Yudi Mardiana berharap pelaksanaan OJT bermanfaat bagi kabupaten/kota lain yang mengikuti kegiatan maupun studi banding tentang penerapan akrual basis.

“Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual di Kota Semarang menjadi percontohan bagi kabupaten/ kota lain. Diharapkan penerapannya bisa mendorong akuntabilitas sistem keuangan daerah lain,” jelasnya

Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Pengelola Keuangan Pratama Bambang menyampaikan kegiatan tersebut sebagai implementasi Peraturan Pemerintah 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang selambatnya diaplikasikan pada 2015.

“Diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan lebih transparan, akuntable, dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi syarat kewajaran,” paparnya.

Pelatihan tersebut merupakan fase kedua setelah penyelenggaraan pertama selama setahun dari September 2012 hingga September 2013 dan berhasil melatih 234 peserta dari 40 Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper