Bisnis.com, JAKARTA - Pembagian jenis bahan bakar minyak (BBM) menjadi dua kelompok harga berdasarkan kandungan oktan bisa menjadi solusi guna menghindari penaikan harga komoditas itu selain akan menyehatkan anggaran belanja negara.
Demikian dikemukakan oleh ekonom senior Rizal Ramli dalam satu diskusi terkait wacana penaikkan harga BBM bersubsidi yang menjadi polemik akhir-akhir ini.
Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, pembagian jenis BBM itu juga diberlakukan di Amerika Serikat di negara bagian yang berbeda.
“Jadi solusinya bisa dengan mengedarkan BBM yang dibagi jadi dua jenis. Jenis pertama, ‘BBM rakyat’ yang beroktan 80-83 dan yang kedua ‘BBM super’ dengan oktan 92 untuk jenis Pertamax dan 94 untuk Pertamax Plus,” ujarnya.
Rizal menambahkan bahwa dengan membagi dua jenis BBM tersebut akan terjadi subsidi silang antara kelompok yang berkemampuan ekonomi tinggi dan mereka yang berpendapatan menengah ke bawah.
Menurutnya, perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM rakyat. Artinya, mereka tidak ingin mesin mobilnya ‘menggelitik’ karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal.
"Guna meringankan beban rakyat, harga BBM rakyat tidak dinaikkan atau tetap Rp6.500 per liter karena menyangkut nasib sekitar 100 juta penduduk miskin,” ujar Rizal, Selasa (9/9/2014).
Dia menilai selama ini besarnya alokasi subsidi BBM di APBN telah menyandera pemerintah dari rezim ke rezim. Namun, dengan mekanisme subsidi silang, persoalan itu bisa diselesaikan.
Lebih jauh rizal menegaskan dengan “memaksa” kalangan menengah atas membayar lebih mahal dibandingkan rakyat biasa maka pemerintah justru meraih keuntungan dari pos anggaran tersebut. Namun demikian, Rizal mengingatkan bahwa aparat pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketata atas penggunaan kedua jenis bahan bakar itu agar tidak terjadi tindak pelanggaran
Seperti diketahui, di ujung kekuasaannya Presiden SBY menyantumkan subsidi BBM di RAPBN 2015 sebesar Rp363,5 triliun. Angka Inilah yang disebut-sebut membahayakan APBN. Guna menyelamatkan APBN yang bakal jebol, banyak kalangan mendesak agar subsidi BBM dikurangi.
Rizal memastikan gagasan berupa pembagian dua jenis BBM ini bisa diterapkan di lapangan. Termasuk untuk menangkal kelompok menengah atas yang bandel dengan tetap membeli BBM rakyat.
