Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Emil Salim menyoroti soal ketimpangan pembangunan.
Kalau dalam 20 tahun ketimpangan ini tidak diselesaikan akan terjadi perpecahan, ungkap ekonom senior itu, Selasa (26/8/2014).
Salah satu indikator kuantitatif ketimpangan tersebut dilihat dari koefisien gini yang melambung hingga ke level 0,41 pada 2013 kemarin.
Emil mencatat sekitar 80% produk domestik bruto (PDB) juga disumbang oleh Indonesia bagian barat sedang sisanya dari Indonesia Timur.
Belum lama ini pemerintah dan Bank Dunia bahkan memperkirakan kesenjangan pendapatan yang diukur oleh koefisien gini meningkat menjadi 0,43 tahun 2014.
Untuk mengatasinya, Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintah harus menciptakan kebijakan pengalihan subsidi dari barang ke orang.
Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Country Director United Nations Development Programme (UNDP) Beate Trankmann mengatakan tingginya koefisien gini menjadi salah satu pemicu terbesar yang menghambat pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM).
Data dari UNDP menunjukkan sepanjang 2013 IPM Indonesia hanya naik tipis menjadi 0,684 dari tahun sebelumnya di level 0,681. Nilai itu berada di bawah rerata IPM wilayah Asia Pasifik dan Pasifik.
