Bisnis.com, JAKARTA—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintah saat ini tak menepati janjinya untuk memberi ruang fiskal yang memadai.
Dalam sidang paripurna tentang pandangannya terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2015, juru bicara Fraksi PDIP Sayed Muhammad Muliady mengatakan hal ini bisa menghambat pemerintah baru nanti untuk menjalankan visi-misinya.
“Tanpa kemauan politik [dari pemerintah saat ini] pemerintah baru tidak bisa bekerja secara optimal,” kata Sayed di Gedung DPR-MPR, Selasa (19/8/2014).
PDI-P menggarisbawahi beberapa poin yang dinilai bisa membebani ruang gerak pemerintah baru, di antaranya adalah soal suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan, asumsi nilai tukar rupiah, defisit anggaran, dan jumlah nilai RAPBN.
