Bisnis.com, Cilegon - Supply Chain Indonesia menilai pemerintah masih lemah menegakkan aturan pembatasan beban truk atau tonase kendaraan berat yang melintas di jalur Pantura.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, langkah utama yang dapat diambil untuk memelihara infrastruktur jalan dengan penegakan peraturan batas muatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 14/2007 tentang Kendaraan Peti Kemas di Jalan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan telah sepakat memberlakukan pembatasan kelebihan beban kendaraan (overload) hingga mencapai 0% mulai awal 2009 sebagai upaya memberlakukan pengurangan beban kendaraan secara bertahap.
"Namun demikian, hingga saat ini penegakan peraturan tersebut masih lemah," katanya, Selasa (29/7/2014).
Dia menuturkan, pelanggaran batas muatan berdampak terhadap kerusakan jalan dan jembatan karena kedua infrastruktur tersebut seringkali harus menahan beban melebihi kapasitas.
Kerusakan terjadi sebelum umur teknisnya menyebabkan anggaran banyak dihabiskan untuk perbaikan, bukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
"Overload seringkali berdampak terhadap kemacetan akibat laju armada yang lambat, bahkan risiko kecelakaan," katanya.
Menurutnya, pelaksanaan pembatasan muatan dapat dilakukan dengan pengoperasian jembatan timbang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengoperasian jembatan timbang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Untuk itu, imbuhnya, perlu koordinasi dan penetapan aturan dan standar operasional jembatan timbang secara nasional untuk memperlancar arus barang yang akan berdampak terhadap efisiensi biaya logistik nasional.
