Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ATEI Desak Pemerintah Benahi Iklim Bisnis Mineral

Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta kepada Presiden RI untuk memperhatikan bisnis mineral yang dari hari ke hari dinilai semakin tak bergairah dan tak tentu arah. Hal tersebut diakibatkan oleh egoisme kebijakan kementerian yang masih tidak pro bisnis.n
Muhammad Khamdi
Muhammad Khamdi - Bisnis.com 03 Juli 2014  |  15:09 WIB
Penambangan emas di Pongkor. ATEI Desak pemerintah benahi iklim bisnis mineral
Penambangan emas di Pongkor. ATEI Desak pemerintah benahi iklim bisnis mineral

Bisnis.com,JAKARTA—Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta kepada Presiden RI untuk memperhatikan bisnis mineral yang dari hari ke hari dinilai semakin tak bergairah dan tak tentu arah. Hal tersebut diakibatkan oleh egoisme kebijakan kementerian yang masih tidak pro bisnis.

“Ini kan disayangkan Presiden SBY selalu mengatakan kebijakan pro bisnis dan perlunya Indonesia Incorporeted tapi implementasinya tidak jalan, malah bisnis mineral ini berantakan,” Kata ketua ATEI Natsir Mansyur di Jakarta dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Kamis (3/7/2014).

Dia menyebutkan  pemberlakuan UU No.4/2009 sudah berjalan 7 bulan, namun kebijakan kementerian teknis yang bisa menggerakan bisnis mineral masih tarik menarik di kementrian, sehingga mengakibatkan pengusaha dan investor stagnan.

ATEI menyayangkan kondisi bisnis mineral ini, dimana pemerintah tidak siap menjalankan UU minerba, padahal industri smelter ini sangat dibutuhkan negara.

Natsir  memaparkan ketidaksiapan pemerintah dan hal-hal yang menghambat dalam bisnis mineral itu diantara adalah pemberlakuan bea keluar (BK) Permenkeu No.6/2014, penerapan Kepres tentang program hilirisasi mineral yang tidak fokus, termasuk tentang kebijakan insentif bagi para Investor untuk membangun smelter.

“Kebijakan gas untuk kebutuhan smelter juga belum masuk dalam neraca gas,” tambahnya.

ATEI menyayangkan dengan terjadinya kasus arbitrase yang dilakukan oleh perusahaan tambang tentang permasalahan itu karena dapat merusak citra indonesia untuk bisnis mineral di mata internasional, namun di sisi lain pihaknya mendukung agar pemerintah segera mencari solusi yang terbaik.

“Saat ini pembangunan industri smelter sangat dibutuhkan, negara lain juga lebih pro bisnis. Jangan sampai kita lagi-lagi tertinggal,” kata Natsir.

Terkait permasalahan itu, ATEI meminta kepada pemerintah agar RPP Perindustrian tentang sumber daya alam segera diterbitkan, karena hal itu dapat berdampak baik terhadap pembangunan industri smelter.

“Bila aturannya sudah jelas, nanti pasti ada kepastian bahan baku dan jelas arahnya,” ujar Natsir.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mineral
Editor : Ismail Fahmi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top