Bisnis.com, JAKARTA—Manuver pemerintah untuk tidak mendesakkan realisasi comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan Korea Selatan dinilai sebagai sebuah langkah bijak, meski itu berarti target finalisasi rundingan pada semester I/2014 gagal tercapai.
Peneliti LP3E Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ina Primiana juga berpendapat langkah pemerintah untuk tidak terburu-buru menggolkan IK-CEPA patut diapresiasi, karena dapat merugikan pihak RI apabila dipaksakan.
“Kan masih ada yang belum deal perundingannya. Kalaupun dipaksakan, tentunya akan merugikan kita. Menurut saya, ini baik karena [pemerintah RI] tidak begitu saja menerima apa yang mereka ajukan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/6/2014).
Dia menambahkan apabila memang tidak tercapai titik temu antarkedua negara dalam perundingan tersebut, sebaiknya IK-CEPA tidak perlu dipaksakan realisasinya. “Ibaratnya, namanya dagang ya harus ada untung. Kalau rugi bukan dagang namanya.”
Mendag Muhammad Lutfi mengonfirmasi realisasi IK-CEPA tidak akan terpenuhi pada paruh pertama tahun ini, sesuai target awal. Dia mengungkapkan adanya batu sandungan (stumbling block) yang menyangkut isu-isu sensitif yang tidak mampu dipenuhi kedua pihak.
Salah satu penyebabnya, lanjut Lutfi, adalah permasalahan pada sektor agrikultur yang tidak mencapai titik temu.
“Mereka tidak bisa, sedangkan kita kan maunya jualan produk-produk yang sangat bersinggungan dengan agrikultur. Oleh sebab itu, kami putuskan untuk saat ini belum tepat waktunya menyepakati IK-CEPA,” paparnya.
