Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RAKERNAS APBMI, Perusahaan Bongkar Muat Diminta Tekan Ongkos

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Cisarua Bogor mulai hari ini Kamis (12/6/2014), yang diikuti unsur 10 dewan pimpinan wilayah dan 15 dewan pimpinan daerah hasil Munaslub di Semarang 2013.
Akhmad Mabrori
Akhmad Mabrori - Bisnis.com 12 Juni 2014  |  11:10 WIB
RAKERNAS APBMI, Perusahaan Bongkar Muat Diminta Tekan Ongkos
Kemenhub akan menertibkan tarif-tarif jasa kepelabuhanan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. - bisnis.com

Bisnis.com, CISARUA – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Cisarua Bogor mulai hari ini Kamis (12/6/2014), yang diikuti unsur 10 dewan pimpinan wilayah dan 15 dewan pimpinan daerah hasil Munaslub di Semarang 2013.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R.Mamahit meminta perusahaan bongkar muat (PBM) agar lebih profesional guna medukung kelancaran arus barang terkait dengan dwelling time dan andil mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional.

Dia menegaskan PBM di pelabuhan hendaknya profesional dengan kelengkapan alat bongkar muat, sistem online pengurusan dokumen bongkar muat, dan SDM ahli yang memadai, sehingga mampu menjadi PBM yang dapat bersaing di kancah global.

Kemenhub juga sangat peduli menekan waktu tunggu pelayanan kapal dan barang di pelabuhan (dwelling time) serta efisiensi biaya logistik untuk mendorong daya saing industri dalam negeri.

Bobby menegaskan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tidak bisa melakukan kegiatan bongkar muat tanpa mengantongi izin perusahaan bongkar muat (PBM) di wilayah kerja pelabuhan setempat.

"Pemberian izin bongkar muat sampai saat ini belum berubah. Pemerintah daerah (pemda) masih diberi wewenang, tetapi melalui rekomendasi dari otoritas pelabuhan setempat," ujarnya saat membuka Rakernas APBMI 2014, Kamis (12/6/2014).

Mengantisipasi perubahan strategis dimasa kini dan mendatang,kata Bobby, Kemenhub mengharapkan peran aktif APBMI sebagai mitra kerja pemerintah dalam mendukung pelayanan dan kecepatan bongkar muat di seluruh pelabuhan Indonesia untuk mendukung kelancaran logistik nasional.

"PBM punya andil besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia,"tuturnya.

Menurut kajian Kemenhub, kendala bongkar muat di pelabuhan adalah kurangnya koordinasi dengan seluruh instansi terkait di pelabuhan, dan minimnya kesadaran penggunaan teknologi dan informasi dalam proses bisnis bongkar muat.

"Karena itu diperlukan transparansi,prinsip kesetaraan, efisiensi, dan produktifitas kinerja semua pelaku bisnis di pelabuhan,"paparnya.

Bobby menyatakan pemerintah menyambut baik masukan dan kritik membangun dari hasil rakernas APBMI ini, dalam rangka menumbuhkan profesionalitas usaha PBM di di Indonesia.

Dia juga mengatakan Kemenhub akan menertibkan tarif-tarif jasa kepelabuhanan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. "Kami akan evaluasi semua tarif di pelabuhan yang ada saat ini," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bongkar muat
Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top