Bisnis.com, JAKARTA - Ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Nasional 2014 dimanfaatkan Kementerian Pertanian untuk mengkritik kementerian/lembaga lain.
Setelah mengeluhkan mengenai kegagalan Kementerian Keuangan menepati janji alokasi anggaran sebesar Rp6 triliun untuk pencetakan areal persawahan baru seusai komitmen Bukittingi, Kementan juga mengkritik BPS.
BPS dinilai gagal menyediakan data riil lapangan. "Kita memang tidak bisa lepas dari BPS. Dia alat negara untuk pengumpulan data. Tapi apakah model BPS mengumpulkan data masih relevan?" kata Mentan Suswono, Selasa (13/5/2014).
Dia mengungkapkan bahwa data riil mengenai produksi dan stok yang dirilis BPS masih perlu dibenahi karena tidak lagi reliable dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
"Kita perlu data pembanding, yang benar-benar dari lapangan, ujarnya.
Untuk itu, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan sedang menyiapkan perangkat pengumpulan data sendiri yang diklaim berbasis real count.
"Kami sedang menyusun, mencoba mengetahui riil, reall count, dimana sedang tanam dan panen tanaman pangan serta berapa jumlahnya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
