Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai pemerintah tidak memiliki kebijakan yang terintegrasi antarkementerian. Hal ini, menurutnya, telah merugikan pelaku industri dan mengancam keberlangsungan industri.
Ketua Umum API Ade Sudrajat mengatakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini telah menurunkan daya saing industri dalam negeri.
“Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan. Gembar-gembor pemerintah akan meningkatkan daya saing industri, tapi dari dalam kebijakannya justru mengurangi daya saing,” katanya kepada Bisnis, Kamis (8/5/2014).
Dia menilai setiap kementerian yang beririsan dengan perindustrian, contohnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, dan kementerian lainnya memiliki prioritasnya masing-masing.
“Kalau sama-sama prioritas, masing-masing punya prioritas itu sama artinya tidak ada prioritas,” ujarnya.
Dia mengganggap telah terjadi anomali kebijakan dari pemerintah melalui BUMN-BUMN yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Kebijakan yang dikeluarkan, tuturnya, justru membahayakan keberlangsungan industri.
“Tidak hanya untuk tekstil, tetapi juga secara keseluruhan, proses manufaktur di ambang bahaya,” ucapnya.
Ade mengecam pengelolaan energi yang dilakukan pemerintah saat ini. Menurut dia, kebijakan perlu mendukung secara riil dan tidak hanya jargon semata.
