Bisnis.com, JAKARTA – Balai Latihan Kerja (BLK) diketahui banyak di antaranya yang mangkrak. Untuk mengoptimalkan sarana itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan pengubahan format pelatihan untuk mendongkrak kinerja pertanian.
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan inisiasi tersebut lantaran saat ini mayoritas BLK berorientasi ke industri. Alhasil, banyak BLK yang tidak berfungsi maksimal lantaran pelatihan yang disediakan tidak sesuai dengan potensi di wilayah itu.
Untuk itu, pemerintah berencana mengubah pola training dari pelatihan untuk sektor industri menjadi sektor pertanian. "Hal itu dilakukan karena mayoritas di Indonesia merupakan wilayah agraris, kita akan mengubah pola pelatihan dan selanjutnya disesuaikan dengan potensi wilayah," katanya, Rabu (7/5/2014).
Untuk awal, jelasnya, pengubahan format training BLK milik pemerintah. Selanjutnya, BLK milik swasta akan didorong untuk mengubah orientasi pelatihan ke pertanian. “Sektor pertanian perlu didorong karena sektor itu lah yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja.”
Dengan mengubah format BLK sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di lingup wilayah, diharapkan BLK mampu menopang dengan meningkatkan kompetensi dengan memberikan pelatihan kerja berbasis potensi daerah.
Pasca otonomi daerah, banyak BLK tidak berfungsi optimal menyusul minimnya anggaran dari pemerintah daerah. “Maaf, masih ada pemerintah daerah yang hanya menganggarkan Rp27 juta untuk BLK di daerahnya.”
Selain belum ditopang dengan kekuatan anggaran, jumlah instruktur di masing-masing BLK juga masih sangat sedikit. Padahal, paparnya, vocational training atau pelatihan teknis yang diberikan BLK dipastikan mampu meningkatkan kompetensi kerja sesuai pasar kerja.
Mengutip data Badan Pusat Statistik mencatat sektor pertanian menampung 40,83 juta tenaga kerja pada Februari 2014, atau naik dibandingkan dengan periode Februari 2013 yang hanya menyerap 39,22 juta pekerja. Adapun untuk urutan kedua periode Februari 2014, sektor industri menyerap 15,39 juta tenaga kerja.
