Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah siap melakukan pemutusan hubungan kerja buruhnya menyusul risiko pelemahan daya saing dengan produk impor akibat kian mahalnya ongkos produksi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nina Tursina mengatakan keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh sudah tidak bisa dielakkan jika pemerintah tidak segera mengeluarkan kebijakan yang pro UMKM.
Saat ini, menurut Nina, kondisi persaingan UMKM dengan produk impor sudah mengkhawatirkan. “Untuk itu, saat ini kita menuntut kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan probisnis kepada pengusaha UMKM yang saat ini kondisinya sudah mengkhawatirkan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/4).
Produk hasil dari pengusaha UMKM sudah tergerus oleh produk impor sejak diberlakukannya Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 2010.
Sulitnya mempertahankan daya saing dengan produk impor tersebut, rata-rata disuarakan oleh pengusaha kecil garmen yang mempunyai buruh kurang dari 100 orang.
Apalagi, lanjut Nina, saat ini melambungnya beban produksi akan diperparah dengan kebijakan penaikan tarif dasar listrik (TDL) yang rencananya akan diimplementasikan secara bertahap mulai 1 Mei 2014.
Meski penerapan kenaikan TDL difokuskan untuk industri, namun dampak turunannya diprediksi akan sampai kepada pelaku UMKM. “Dengan naiknya tarif TDL, jelas akan berdampak signifikan terhadap UMKM. Awalnya, akan berdampak pada kelas menengah karena penambahan biaya produksi yang harus dikeluarkan.”
Dampak buruk tersebut dipastikan akan berlanjut kepada unit usaha kecil dan mikro yang banyak menyuplai barang setengah jadi ke usaha kecil. Setelah itu, rentetan dampak tersebut jelas akan melemahkan daya saing produk UMKM. “Saat daya saing semakin lemah, jelas banyak unit usaha UMKM yang akan gulung tikar dan merumahkan buruhnya secara bertahap,” katanya.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan risiko PHK dari kebijakan penaikan TDL memang menjadi sebuah tren. Jika cost produksi naik, secara otomatis usaha yang belum mapan akan kolaps dan mem-PHK buruhnya. “Ini berlaku untuk seluruh pola usaha,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/4/2014).
Namun, untuk menghindari dampak buruk tersebut, pemerintah akan menggenjot pelatihan untuk pelaku usaha UMKM yang saat ini mempertahankan serapan tenaga kerja pada angka rata-rata 175.000 untuk 1% pertumbuhan ekonomi.
Dengan pelatihan tersebut, pelaku UMKM diharap mampu untuk mengubah pola persaingan dengan mengutamakan kualitas, desain, dan eksklusifitas produknya. “Penguatan tersebut diharap mampu menjadi benteng terakhir saat harga produksi sudah semakin mahal.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
