Bisnis.com, JAKARTA - Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Iman Pambagyo beserta tim negosiator dari Kemendag telah sepakat dengan UE untuk meningkatkan dialog pemerintah dan swasta secara lebih intensif yang mengarah pada kerja sama Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA), yang prosesnya tengah terhambat pada tahapan scoping paper.
“Intinya pembicaraan kami soal kelanjutan rencana CEPA, karena sekarang masih stuck pada tahapan scoping paper yang dianggap belum mencerminkan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin komitmen liberalisasi tarif 95% dari total tarif,” jelas Iman.
Dia mengungkapkan UE juga menuntut RI untuk tidak memberlakukan pajak ekspor dan memasukkan isu lingkungan. Meski hingga kini CEPA belum juga memasuki tahap negosiasi, kedua pihak sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi agar tidak terhenti hanya karena macetnya tahapan scoping paper.
Pertemuan ke-6 Kelompok Kerja Perdagangan yang dihelat Rabu (20/3) itu menekankan pada isu-isu investasi dan perdagangan beserta kepentingan masing-masing pihak di dalamnya. RI mendesak agar UE tidak diskriminatif terhadap CPO.
“Indonesia menekankan bahwa minyak kelapa sawit dan turunannya adalah seperti Airbus bagi UE. Namun, peran kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia jauh lebih mendasar, karena tidak saja menjadi sumber pendapatan devisa terbesar, tapi juga memberi lapangan kerja bagi hampir 5 juta jiwa dan memainkan peran dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan,” kata Iman.
Namun, pakar ekonomi CORE Hendri Saparini berpendapat CPO saja tidak bisa diunggulkan untuk menaikkan posisi tawar Indonesia. Masalahnya, UE telah memiliki banyak substitusi untuk CPO dan tingkat konsumsi minyak sawit mereka sedikit. “Sedangkan Indonesia, apa sudah punya substitusi untuk Airbus?”
Dalam negosiasinya, Indonesia mendesak agar isu keberlanjutan (sustainability) harus diterapkan juga pada semua jenis minyak sayur, bukan hanya CPO.
“Kita perlu lebih agresif untuk menempatkan minyak kelapa sawit sebagai produk yang diterima oleh masyarakat UE seperti halnya minyak nabati lain. Ini tentu memerlukan proses panjang dan berkesinambungan. Memadukan RSPO dan ISPO adalah satu kemungkinan ke arah ini,” imbuhnya.
Adapun, potensi kerja sama lain yang hendak digali RI dengan blok bermata uang tunggal itu mencakup Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH), Product Environment Footprint (PEF), dan Fish Labelling.
