Bisnis.com, PEKANBARU--BUMD Kabupaten Bengkalis, PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) melalui anak usaha PT Riau Energi Tiga (RET) bersama konsorsium PT ZUG Industri Indonesia dan PT PIR, sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1x50 MW di Desa Balai Pungut, Kec.Pinggir, Bengkalis.
Dirut PT Bumi Laksamana Jaya Group Yusrizal Andayani mengatakan kemajuan proyek tersebut saat ini sudah mencapai 55%.
"PLTGU ini dibangun BUMD Bengkalis dengan semangat memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus ikut mengatasi krisis listrik di Riau, dengan bahan bakar gas atau nonBBM," kata Yusrizal Andayani, didampingi Manager Humas & CSR PT BLJ Group Haspian Tehe, (14/3).
Dengan menggunakan bahan bakar gas ini, BUMD PT BLJ yakin PT PLN (Persero) mau melakukan kerjasama karena harga yang ditawarkan oleh BUMD di bawah harga rata-rata biaya pokok PLN wilayah Riau yang dilansir sekitar Rp 1.361 per Kwh.
Namun, hingga saat ini penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) masih belum diperoleh pihak BUMD dari PT PLN (pesero), padahal pembangunan proyek sudah lebih dari separuhnya.
"PPA ini dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan projek, karena projek ini adalah investasi yang membutuhkan pembiayaan dari perbankan. Kami berharap PLN mempercepat PPA sesuai harga rata-rata biaya pokok PLN wilayah Riau," harap Yusrizal.
Dia menjelaskan, dengan harga ekses power Rp787 per Kwh yang diminta PLN, bank tidak akan mau melakukan pembiayaan. Sebab biaya untuk gas saja per Kwh adalah Rp 915, belum lagi biaya operasional dan investasi.
"Jadi kami menawarkan Rp 1.350 per Kwh di bawah harga rata-rata PLN. Harapan kami, semoga PLN segera bisa menyetujui PPA sehingga bulan Agustus 2014 nanti, pasokan PLTGU 1x 50 MW sudah bisa masuk ke sistem Riau," ujarnya.
Dari keandalan operasional, lanjut Yusrizal, PLTGU sangat bagus, dan mudah dioperasikan, seharusnya sepanjang ada perusahaan yang membangun PLTG dan harga di bawah rata-rata biaya pokok PLN, harusnya langsung dibeli oleh PLN.
"Karena yang sulit bukan membangun PLTG-nya tapi mendapatkan bahan bakar gasnya. Dan gas ini diberikan oleh Pemerintah ke BUMD mayoritas untuk pembangkit listrik. ironisnya, untuk mendapatkan PPA dari PLN banyak terbentur aturan” ingatnya lagi.
Dikatakan Yusrizal, jika PLN mau memberdayakan BUMD, maka 20% kebutuhan listrik akan bisa dipenuhi. Karena sepanjang ada jaminan dari PLN, maka BUMD akan diberikan kepercayaan oleh pemda selaku pemegang saham dan dewan selaku pengawas. Sebab bisnis listrik lebih terjamin dan memberikan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
