Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah dianggap tidak serius dalam melaksanakan program konversi bahan bakar minyak ke gas untuk kendaraan bermotor, karena tidak adanya cetak biru dalam pelaksanaan program tersebut.
Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari ReforMiner Institute, mengatakan saat ini pelaksanaan konversi BBM ke gas masih jalan di tempat. Hal itu disebabkan terbatasnya pendistribusian alat konversi yang dilakukan pemerintah.
“Tender pengadaan alat konversi saja hingga kini belum jalan. Kalau alat konversinya belum ada, bagaimana program ini bisa jalan,” katanya di Jakarta, Kamis (13/3).
Komaidi menuturkan pemerintah seharusnya segera membuat cetak biru pelaksanaan program konversi. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memiliki arah yang jelas.
Menurutnya, pembuatan cetak biru tersebut juga dapat memudahkan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
Hingga kini, rata-rata penyaluran bahan bakar gas (BBG) di SPBG hanya 50%, karena terbatasnya alat konversi yang ada di masyarakat. Padahal untuk mencapai keekonomian, SPBG setidaknya harus menyalurkan 800.000 liter setara premium per hari.
Robbi Sukardi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Compressed Natural Gas Indonesia, sebelumnya juga mengatakan bisnis SPBG terkendala dengan kebijakan pemerintah terkait penyaluran alat konversi.
“Kami siap menyalurkan alat konversi dengan mekanisme kredit. Tetapi, selama ini masyarakat menunggu kepastian apakah pemerintah memberikan alat konversi tersebut,” ujarnya.
