Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, mengatakan apabila biaya pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk membangun Waduk Ciawi terlalu mahal, pembangunan waduk tersebut bisa saja dibatalkan.
"Jika memang mahal sekali dan tidak terjangkau, ya tidak bisa dibangun," kata Djoko saat ditemui disela-sela acara Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum, di Jakarta, Senin (24/2/2014).
Menanggapi biaya ganti rugi lahan yang mencapai Rp15 juta per meter, Djoko menjelaskan negosiasi tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dengan masyarakat, namun pihaknya mengharapkan tersepakatinya harga yang sesuai.
"Kita tetap berusaha untuk negosiasi dengan harga yang lebih kecil, jangan sampai kita membuang anggaran yang besar untuk pengaruh yang kurang besar," ujar Djoko.
Menurutnya, rencana pemerintah untuk membangun Waduk Ciawi tersebut sesungguhnya sudah ada sejak lama.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencananya akan menggelontorkan dana sebesar Rp1,2 triliun untuk membebaskan lahan yang akan dipergunakan Waduk Ciawi tersebut. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau yang kerap disapa Ahok itu mengancam membatalkan proyek tersebut apabila harga ganti rugi pembebasan lahan terlalu mahal.
Pemerintah merasa bahwa harga yang dipatok Warga Desa Cipayung, Kecamatan Ciawi, dan Desa Sukamahi dan Sukakarya, Kecamatan Megamendung, yang mencapai Rp15 juta per meter tersebut dinilai terlalu mahal.
"Dibatalkan saja. Waduk Ciawi itu cuma bisa menampung 17 persen air, kalau meluap tetap saja tumpahnya ke Jakarta," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permintaan warga yang mematok harga tanah untuk pembebasan lahan waduk Ciawi dan Sukamahi tersebut tidak logis.
"Itu logis tidak, seharusnya mengacu pada NJOP, jika memang naik bisa 10 atau 20 persen," kata Jokowi, di Jakarta, Jumat.
Menurut Jokowi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah tersebut kurang lebih sebesar Rp300 ribu per meter, dan jika warga mematok harga menjadi Rp15 juta per meter pemerintah tidak memiliki dana sebesar itu.
"Kalau harganya sebesar itu, mau bayar menggunakan uang siapa," ujar Jokowi, yang juga mengatakan bahwa negosiasi dengan masyarakat akan dilakukan oleh Bupati Bogor. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
