Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia siap menanggapi protes yang diajukan Jepang kepada World Trade Organization (WTO) terhadap Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih mineral yang diberlakukan Indonesia 12 Januari 2014 lalu.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan sangat dimungkinkan untuk Jepang membawa masalah ini ke WTO. Menurutnya, Jepang memiliki hak untuk membawa masalah ini ke WTO. Namun, Hidayat optimistis, sebelum Jepang mengajukan protes ini ke WTO, Jepang akan memilih melakukan perundingan dengan Indonesia.
"Kami siap, tetapi jalan ke sana masih panjang. Saya akan menawarkan jalan keluar, anytime kalau dia (Jepang) merasa sudah mendesak, dia akan menghubungi, kami berdua punya forum bilateral," kata Hidayat di Kantor Kemenperin, Senin (24/2/2014).
Meski menyatakan siap melakukan perundingan dan melayani protes Jepang ke WTO, Hidayat mengatakan tidak logis bila suatu aturan pemerintah untuk melindungi bahan bakunya dan menggiatkan kegiatan industri dalam negeri untuk mendapat nilai tambah harus diprotes oleh negara lain.
Pihaknya menyadari, selama puluhan tahun Jepang membeli bahan baku mineral dalam negeri untuk menghidupkan industri pengolahannya di sana.
"Sekarang Indonesia ingin menggunakan bahan baku itu untuk kegiatan industri pengolahan di sini, terus masa diprotes. Ini akan terjadi di tiap negara yang menyadari kebutuhan untuk meningkatkan industri pengolahan dalam negeri di mana bahan baku tersedia. Jadi saya persilakan saja protes, menurut saya tidak logis" tuturnya
Hidayat menambahkan pada prinsipnya, Indonesia tetap akan menjamin bahan baku untuk Jepang asalkan Jepang merelokasi Industrinya ke Indonesia. "Kalau tidak bisa semua, ya sebagian, nanti produknya bisa digunakan untuk ekspor ke Jepang atau negara lain, domestik juga."
Seperti dikutip di halaman Reuters, Jepang dikabarkan sedang mempersiapkan untuk membawa Indonesia ke WTO atas kebijakan larangan ekspor bijih mineral yang telah membatasi pasokan untuk industri baja di Jepang. Pasalnya, Jepang merupakan produsen baja terbesar di dunia.
Laporan tersebut menyebutkan, pemerintah Jepang tengah mengatur pembicaraan dengan Indoenesia melalui WTO bulan ini. Bila masalah ini tidak dapat diselesaikan, Jepang akan meminta panel yang ditunjuk untuk melihat lebih dalam masalah ini.
Beberapa hari kemudian, menanggapi laporan tersebut, Pejabat Senior dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengatakan belum membuat keputusan apapun soal gugatan itu. Namun, tidak menutup kemungkinan Jepang akan melibatkan WTO.
"Membawa ke WTO adalah salah satu pilihan yang kami miliki, tetapi kami belum membuat keputusan apapun," kata Osamu Onodera, Direktur METI (yang menangani kepatuhan dan penyelesaian sengketa) kepada Reuters, Rabu (19/2/2014).
