Bisnis.com, JAKARTA – Kendati Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan harga patokan ekspor (HPE) bagi produk mineral yang masih berupa konsentrat, keran ekspor produk mineral tanpa pemurnian itu hingga kini belum juga dibuka.
Pasalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mengesahkan petunjuk teknis ekspor dan belum memberikan surat rekomendasi kepada pelaku usaha menyusul belum dituangkannya keseriusan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam rencana kerja dan anggaran belanja perusahaan.
Direktur Pengusahaan dan Pembinaan Mineral Dede I. Suhendra mengatakan keseriusan pembangunan smelter harus jelas dan terukur rencananya dan dituangkan di dalam RKAB tiap-tiap perusahaan.
Menurutnya, penjualan produk mineral tanpa pemurnian alias konsentrat ke luar negeri dibatasi hingga 2016 dan hanya ditujukan bagi pengusaha yang membangun smelter sehingga pencantuman rencana tersebut di dalam RKAB menjadi sangat penting.
“Bila RKAB belum selesai, maka perusahaan tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi,” katanya, Minggu (9/2).
Dia mengatakan selain surat rekomendasi, penting juga bagi pelaku usaha untuk melihat petunjuk teknis ekspor yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Namun, jelasnya, bagi perusahaan yang telah melakukan pengolahan (untuk mineral non logam dan batuan) dan yang telah melakukan pemurnian (untuk mineral logam) masih berjalan seperti biasanya.
Di sisi lain, pelaku usaha makin kelimpungan menyusul adanya kebijakan baru dari Kementerian ESDM untuk mewajibkan pelaku usaha yang akan membangun smelter untuk menyetor uang jaminan 5% dari belanja modal.
Direktur Utama PT Indosmelt Natsir Mansyur mengaku pusing dengan kebijakan baru tersebut. Pasalnya, untuk membangun pabrik smelter yang mengolah konsentrat tembaga menjadi copper cathode berkapasitas 180.000 ton per tahun, pihaknya mengalokasikan belanja modal sekitar US$1,5 miliar. Maka dengan kebijakan uang jaminan tersebut, pihaknya harus membayar sekitar US$75 juta.
“Mana ada negara di dunia kalau pengusaha bangun industri smelter harus setor jaminan kesungguhan, justru pengusaha mendapat insentif dari pemerintah,” katanya, Sabtu (8/2/2014).
