Bisnis.com, JAKARTA- Penaikan tarif progresif penumpukan peti kemas impor hingga 250% berpotensi memicu kenaikan harga barang di tangan konsumen. Di lain sisi, para pelaku jasa logistik mengkhawatirkan kebijakan yang disepakati pada Selasa (28/1/2014) itu sebagai upaya lepas tangan Pelindo II terhadap inefisiensi jasa pelabuhan.
Sekretaris Jenderal Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Achmad Ridwan Tento mengatakan pihaknya menyetujui penaikan tarif hanya dengan tujuan menurunkan tingkat waktu inap di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, penetapan kenaikan tarif tersebut telah melalui rapat koordinasi dengan banyak pihak.
“Keputusan itu merupakan lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya, terakhir juga dengan adanya pertemuan dengan Kemenkeu terkait arus barang di [pelabuhan] Tanjung Priok,” terangnya kepada Bisnis.com, Minggu (2/2/2014).
Dia menjelaskan untuk persoalan menurunkan waktu inap barang, memang membutuhkan efektifitas dan efisiensi, selain penaikan tarif. “Dwelling time akan turun, kalau saja seluruh instansi terkait dari Bea dan Cukai, Karantina, serta pelabuhan dapat mempercepat pengurusan importasi.”
Para pengguna jasa pelabuhan sendiri, terangnya, belum dapat memastikan berapa besaran penurunan waktu inap tersebut terkait pemberlakuan penaikan tarif parkir peti kemas. “[Ukurannya], semoga bisa sampai target 3- 4 hari, dari 6 hari rata-rata waktu inap saat ini.”
Berdasarkan pengamatannya, selama ini lumayan banyak para pengguna jasa pelabuhan, terutama importir yang menumpukkan barang di pelabuhan. “Data terkininya belum tahu, tapi sebelum Lebaran kemarin ada 3.000 kotainer yang tertahan dan dipindahkan ke Marunda,” terangnya.
Alasan para oknum pengguna jasa yang menumpukkan barang pun beragam. Terdapat banyak alasan, seperti tidak siapnya sistem pergudangan, proses pemeriksaan barang yang memakan waktu lama, hingga jenis barang.
“Semuanya tergantung karakteristik masing-masing. Ada memang jenis barang material proyek, biasanya tertahan untuk ekspor maupun impor, sebabnya pondasi proyek di lapangan yang belum kelar. Terdapat pula [oknum] yang tidak memiliki fasilitas gudang,” terang Ridwan.
Dari ketetapan sesuai kesepakatan, tarif progresif penumpukan peti kemas impor masa 4-10 hari dinaikkan menjadi 500% dari sebelumnya 200% dari tarif dasar penumpukan. Adapun masa penumpukan progresif di atas 11 hari dan seterusnya menjadi 750% dari sebelumnya 400%. Untuk masa penumpukan 1-3 hari masih berlaku gratis atau bebas.
Di lain sisi, Ridwan juga mengatakan penetapan tarif baru itupun berpotensi pembebanan biaya pada harga barang di level konsumen. “Dengan biaya yang diberlakukan memang nantinya akan ada penambahan di harga end user,” terangnya.
Setidaknya, dengan adanya penetapan tarif progresif baru tersebut akan memicu pengguna jasa pelabuhan tidak berlama menimbun barang. “Dengan berlama-lama di pelabuhan, biayanya [menjadi] cukup tinggi yang menanggung importir sendiri. Kalau ini diperhatikan dengan baik, barang akan jadi cukup lancar, dan pelayaran pun juga.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
