Bisnis,com.JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tandingan yang diketuai Rizal Ramli menuding pemerintah saat ini menganut sistem neoliberal. Oleh karena itu, Kadin tandingan siap melawan siapa pun yang membawa ekonomi Indonesia menuju pintu neokolonialisme.
“Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). Usulan itu telah terlaksana pada 2004,” ujar Ketua Umum Kadin Tandingan Rizal Ramli dalam Dialog Akbar Ekonomi Indonesia di Mega Kuningan, Selasa (28/1/2014).
Menurutnya, pembubaran CGI mestinya ada perubahan pada perekonomian Indonesia. Tetapi, kondisi ekonomi Indonesia justru memburuk. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini, sambungnya, hampir sama dengan kondisi ekonomi pada 2008.
Dia menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pemimpin yang menganut sistem neoliberal.
“Bukan perbedaan pendapat, perbedaan yang sifatnya fundamental di dalam kebijakan. Dan kami menganut ekonomi konstitusi,” ujar dia.
Pihaknya meminta kepada Presiden SBY berubah haluan untuk tidak memakai perekonomian sistem neoliberal.
Pasalnya, sistem ekonomi yang dianut pemerintah hanya menguntungkan orang kaya dan orang asing.
“Negara kita ikut pembangunan ala Bank Dunia yang berhasil menyejahterakan rakyat tapi itu bagi si kaya dan pihak asing saja. Sementara rakyat biasa tetap menderita,” terangnya.
Rizal pernah melakukan usulan penerapan sistem ekonomi konstitusi. Namun, usulan tersebut sama sekali tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah. Dia berharap, jika penerapan ekonomi konstitusi benar-benar diterapkan, maka Indonesia akan jauh lebih makmur.
“Padahal kalau dilihat, ekonomi neoliberal yang diterapkan di Amerika Latin gagal menyejahterakan rakyat. Yang kaya makin kaya, yang miskin kian terpuruk. Anehnya, pemerintah saat ini masih menganut sistem itu,” paparnya.
Seusai pengukuhan menjadi Ketua Umum Kadin Tandingan, Rizal berjanji akan membawa Kadin yang bersikap independen. Tidak bergantung terhadap pemerintah terus menerus.
“Kadin harus punya pengaruh. Bukan ditenteng-tenteng pemerintah, ditenteng-tenteng menteri. Dimana pengurusnya dikasih proyek dan akhirnya Kadin tidak punya pengaruh dalam kebijakan pemerintah sama sekali,” papar Rizal.
Rizal meneranhkan independensi bukan berarti tidak memperdulikan pemerintah. Namun, Kadin ke depan harus berjarak dengan pemerintah.
Artinya, kalau pemerintah baik maka Kadin akan member support. Sebaliknya, apabila pemerintah salah jalan maka tugas Kadin adalah mengingatkan dan membantu pemerintah.
“Tantangan kami saat ini bagaimana mengatasai krisis makro ekonomi. Apa yang kami fokuskan yakni mengurangi defisit. Keuangan daerah perlu ditata kembali. Kami harus amandemen uu keuangan daerah karena itu akan membantu daerah lebih maju dan pengusahanya juga,” terangnya.
