Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah masih bisa memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis domestik untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kompetesi global.
Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno mengatakan, sebagian besar kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengembangan industri cenderung pada kebijakan rente. Dengan kata lain, lebih memilih menjadi pialang impor dibandingkan harus melakukan pengembangan industri. Padahal, sumber daya manusia (SDM) domestik dinilai memiliki kemampuan yang memadai.
“Indonesia tidak mungkin sepenuhnya menutup diri, sebetulnya pemerintah masih bisa memberikan waktu kepada pelaku bisnis domestik untuk bernafas, mempersiapkan diri kompetisi global. Problemnya saat ini, banyak keputusan yang diambil secara rente,” kata dia di sela-sela Diskusi Pakar Bisnis Indonesia-Kagama DKI Jakarta tentang Reorientasi Politik Pembangunan dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kantor Bisnis Indonesia, Selasa (28/1).
Dia mencontohkan pelaku usaha domestik saat ini sudah mampu membuat konverter kit guna menyukseskan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG. Sayangnya, pemerintah lebih memilih untuk mengimpor barang tersebut.
Menurutnya, untuk menghadapi pasar bebas, pemerintah jangan membiarkan masyarakat dan industri bertarung sendiri. Pasalnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendampingi. “Jadi, pemerintah jangan hanya menjadi wasit bagi anaknya, jangan biarkan anaknya teraniaya, ini kewajiban negara,” tambah Pratikno.
