Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Terdepresiasi, Subsidi BBM Berisiko Jebol Lagi

Pelemahan nilai tukar rupiah ditambah lifting minyak yang di bawah target berisiko membuat pagu subsidi bahan bakar minyak kembali jebol hingga melampaui Rp250 triliun.BBMn

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah ditambah lifting minyak yang di bawah target berisiko membuat pagu subsidi bahan bakar minyak kembali jebol hingga melampaui Rp250 triliun.

Rupiah sejak awal tahun sudah bergerak di kisaran Rp12.000 per dolar Amerika Serikat alias terdeviasi 14% dari asumsi APBN 2014 yang Rp10.500 per dolar AS.

Senin (27/1/2014), rupiah bahkan terjerembab ke Rp12.230 per dolar AS, melemah 0,4% dari penutupan pekan sebelumnya , menurut Bloomberg Dollar Index.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar mengatakan subsidi BBM bakal mencapai Rp252 triliun sejalan dengan kurs rupiah yang diperkirakannya meleset hingga 20% dari asumsi tahun ini. Seperti diketahui, pagu subsidi BBM dalam APBN 2014 dipatok Rp210,74 triliun.

Itupun sebatas risiko yang ditimbulkan akibat pelemahan rupiah. Jika realisasi lifting minyak mentah kembali di bawah asumsi APBN, maka pembengkakan subsidi BBM niscaya lebih besar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekan lalu mengemukakan niat merevisi turun target lifting menjadi Rp820.000 barel per hari (bph) dari 870.000 bph dalam APBN 2014.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bahkan baru saja melaporkan lifting minyak nasional hanya 745.000 bph akibat cuaca buruk belakangan ini.

“(Subsidi BBM) bisa tambah sampai 20%. Apakah itu kerugian negara, saya kira itu pertanyaan penting yang harus dijawab Kementerian Keuangan,” ujar Harry, Senin (27/1/2014).

DPR, lanjutnya, menunggu langkah pemerintah menyikapi potensi pembengkakan subsidi BBM, khususnya mengenai apakah pemerintah memilih menghemat belanja, menambah defisit anggaran atau mengurangi kuota subsidi BBM.

Nah, pemerintah mau usulkan yang mana? Pemerintah tinggal kasih bola, nanti kami tendang balik,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Pilihan itu, sambungnya, akan mencerminkan apakah pemerintah mempertimbangkan kepentingan jangka panjang kesinambungan fiskal atau sebaliknya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper