Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku industri tekstil mendesak pemerintah membuat tata niaga industrialisasi permesinan dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan sebelum pemerintah mendorong masuknya investasi pembangunan pabrik mesin di dalam negeri, harus dibuat tata niaga permesinan di dalam negeri.
Secara garis besar, industri permesinan dalam negeri belum mendapatkan tempat prioritas.
“Pemerintah tidak fokus maunya apa, seharusnya pemerintah membuat tata niaga misalnya jangka waktu 5 tahun-10 tahun untuk membangun industri pendukung permesinan dan membuat kebijakan yang tepat, ini bukan hanya bicara tekstil,” kata Ade ketika dihubungi Bisnis.com, Minggu (19/1).
Menurutnya, investasi bidang mesin belum mendesak. Untuk industri tekstil, akan lebih baik pemerintah fokus kepada kebijakan terlebih dahulu.
Misalnya, dalam pembelian mesin tekstil, pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai.
“Yang lebih penting, pemerintah membangun industri pendukung industri mesin terlebih dahulu. Untuk mesin tekstil, pemerintah harus menyiapkan industri karet serta industri logam terlebih dahulu. Kalau sudah tumbuh, baru investasi mesin tekstil dikembangkan,” jelas Ade.
Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan akan terus menggenjot investasi dari hulu ke hilir.
Selama 3 tahun belakangan, pemerintah terus mengembangkan industri dasar, seperti industri mineral dan logam, industri petrokimia dan turunannya, dan industri berbahan agro industri.
Pengembangan industri tersebut dilakukan untuk menjadikan produk memiliki nilai tambah guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Setelah terus menggenjot investasi di bidang industri dasar, pemerintah kini menargetkan adanya investasi di bidang mesin untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil dan sepatu.
“Jadi, diharapkan ke depannya, tidak ada lagi impor mesin tekstil atau sepatu ke Indonesia. Program revitalisasi mesin tekstil masih berlanjut hingga saat ini, tetapi akan lebih baik bila kebutuhan mesin bisa diperoleh di dalam negeri, dibandingkan dengan impor,” kata Hidayat.
