Bisnis.com, JAKARTA—Ditjen Pajak Fuad Rahmany menyebutkan rencana pengenaan pajak penghasilan (PPh) final ke sektor usaha guna meningkatkan basis pajak masih dibahas Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
“Saya belum bisa sebut sektor apa saja karena masih dikaji. Tunggu saja nanti. Kalau menyangkut kebijakan, sudah bukan kewenangan saya lagi, lebih baik tunggu dari BKF,” ujar Fuad Rahmany, Dirjen Pajak, Sabtu (11/1/2014).
Menteri Keuangan Chatib Basri berencana mengenakan PPh final terhadap beberapa sektor usaha, selain sektor properti dan UKM. Rencananya, sektor keuangan dikenakan PPh final karena disinyalir masih banyak yang belum membayar pajak.
Fuad menilai kontribusi penerimaan pajak dari sektor keuangan selama ini cukup baik. Menurutnya, tax ratio sektor keuangan sebesar 21%, jauh lebih besar dibandingkan dengan tax ratio secara nasional.
“Kenapa sektor keuangan bayarnya tinggi, karena itu sektor formal, ada yang ngawasin seperti BI dan OJK. Data-data mereka, seperti izin usahanya tercatat. Jadi nggak masalah, Ditjen Pajak gampang mungut pajaknya,” ujarnya.
Berbeda dengan sektor formal, lanjutnya, sektor informal justru lebih sulit karena data yang ada sangat sedikit. Alhasil, Ditjen Pajak lebih fokus memungut pajak ke sektor-sektor formal, atau yang memiliki data.
Di sisi lain, Fuad menilai implementasi pembuatan single identifikasi atau e-KTP belum bisa dirasakan manfaatnya terhadap penambahan data wajib pajak karena masih belum selesai sepenuhnya. Menurutnya, manfaat e-KTP mungkin terasa dampaknya pada 2014-2015.
.jpg?w=300&h=221)
