Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RFS Akui Hak Masyarakat Adat untuk Kelola Hutan

Panduan The Rainforest Standard (RTS) menawarkan upaya alternatif dalam konservasi hutan dengan mengakui keberadaan masyarakat adat yang sudah tinggal lama di dalam maupun di kawasan sekitar hutan.
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 06 Januari 2014  |  18:24 WIB
Hutan - Bisnis.com
Hutan - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Panduan The Rainforest Standard (RTS) menawarkan upaya alternatif dalam konservasi hutan dengan mengakui keberadaan masyarakat adat yang sudah tinggal lama di dalam maupun di kawasan sekitar hutan.

Lydia Napitupulu dari Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia mengatakan dalam upaya konservasi tersebut, harus ada pemetaan yang jelas lebih dahulu soal kepemilikan lahan.

Di antaranya adalah tentang pengakuan masyarakat yang memiliki sertifikat hukum maupun masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. 

RFS merupakan standar kredit karbon hutan yang terpadu yang menampung keadaan ekologi dan permintaan pasar karbon.

Panduan itu memadukan ke dalam standar tunggal semua persyaratan dan protokol untuk perhitungan karbon, dampak sosial budaya, sosial ekonomi serta hasil keanekaragaman hayati.

RFS juga merupakan hasil telaah Pusat Kajian Lingkungan, Ekonomi dan Masyarakat dari Universitas Columbia di Amerika Serikat.

"Jadi, pemetaan harus jelas lebih dahulu, misalnya komunitas yang tak punya dokumen legal, tetapi mereka sudah beranak pinak di sana. RFS mengakui hal tersebut," kata Lydia dalam satu diskusi mengenai RFS pekan lalu di Jakarta.

Panduan itu juga memadukan manfaat dua arah antara penyedia karbon, dalam hal ini adalah masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, dan pembeli karbon. RFS juga bertujuan untuk melakukan konservasi hutan alam, keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian berkelanjutan yang disediakan oleh hutan. 

Lydia mengungkapkan kepentingan penyedia karbon maupun pembeli karbon akan ditulis secara detil dalam kontrak yang disepakati bersama. Dia mencontohkan masyarakat yang menginginkan fasilitas pendidikan maupun kesehatan dalam jangka waktu tertentu dinegosiasikan dengan upaya menjaga hutan dengan tak menebang hutan.

"Upaya pemantauan antara penerima manfaat pun diatur secara detil dalam kontrak, misalnya siapa yang akan mengawasinya," kata Lydia. "Walaupun demikian, RFS juga sulit ketika diterapkan di wilayah dengan konflik lahan."

RFS mensyaratkan bahwa pengurangan emisi karbon harus permanen untuk membenarkan pendapatan kredit. Pengurangan tersebut tak akan permanen kecuali jika manfaat ekonomi terbagi rata kepada semua pengguna dan pemilik hutan.  

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

konservasi hutan
Editor : Sepudin Zuhri
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top