Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) menjajaki penerapan kredit pemilikan rumah (KPR) guna meningkatkan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi pegawai negeri sipil.
Kepala Pelaksana Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan menuturkan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan papan bagi PNS masih minim. Jumlah penyaluran bantuan uang muka pada 2013, menurutnya, masih berada di bawah 10% dari total target sebanyak 15.000 PNS.
“Tahun lalu bantuan uang muka, tambahan bantuan uang muka, bantuan biaya membangun dan pengembalian tabungan masih di bawah target. Tapi, target 2014 harus sama, yakni 15.000. Jadi harus di atas 10.000,” katanya kepada Bisnis, Senin (6/1/2014).
Dia mengungkapkan salah satu kendala minimnya penyerapan adalah struktur dari program Bapertarum-PNS yang masih kurang mengakomodasi kemudahan bagi kredit PNS.
Menurutnya, terpisahnya kredit bantuan uang muka dengan kredit pemilikan properti (KPR) yang dilayani pihak perbankan akan menyulitkan PNS dalam membayar cicilan kredit.
Untuk itu, dia menuturkan pihaknya tengah menjajaki kemungkinan diberlakukannya KPR khusus bagi PNS. “Ini yang dirasa memberatkan, apalagi harus harus diangsur sama-sama. Jadinya, iuran di 5 tahun pertama itu tinggi,” ungkapnya.
Melalui KPR-PNS tersebut, KPR dari perbankan akan menjadi satu bagian dengan fasilitas bantuan uang muka dari Bapertarum-PNS.
Untuk itu, dia menuturkan pihaknya berencana menggandeng 18 bank yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat.
