Bisnis.com, JAKARTA—Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar 67%.
Sebagaimana diketahui, harga jual elpiji 12 kg naik dari Rp5.850 per kg menjadi Rp 9.809 per kg tepat tanggal 1 Januari 2014. Dengan demikian, harga jual dari Pertamina sebelumnya Rp70.200 per tabung naik menjadi Rp117.708 per tabung.
Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan pemerintah, khususnya Pertamina, dinilai sangat gegabah dalam menentukan kenaikan harga elpiji tersebut.
“Pertamina kurang cermat dalam memperhitungkan dampak kenaikan harga jual elpiji. Dari tinjauan kami di lapangan, kenaikan harga LPG bukan lagi di kisaran 67%, tetapi sudah lebih dari 100%,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/1/2014).
Di level pengecer, saat ini harga elpiji 12 kg sudah menembus di atas Rp150.000, dari yang awalnya berada di kisaran Rp75.000.
Menurutnya, kenaikan harga elpiji ini variatif. Bahkan, anggota Hipmi di Papua melaporkan bahwa harga elpiji 12 kg di sana sudah menyentuh harga Rp300.000 lebih. Artinya, Pertamina dinilai tidak bisa memastikan pembentukan harga baru di level eceran.
Dia meyakini kenaikan harga elpiji ini akan berdampak pada lonjakan inflasi di awal tahun ini. “Faktor utama yang mempengaruhi inflasi Desember tahun lalu kan makanan dan bahan makanan. Kalau begini, bisa benar-benar mid income trap,” kata Okto.
Hal itu cukup beralasan mengingat setelah kenaikan harga elpiji nonsubsidi, konsumen kelas menengah yang awalnya menggunakan elpiji 12 kg akan beralih ke elpiji 3 kg.
Hal ini terbukti dengan semakin langkanya elpiji 3 kg. Apalagi, Pertamina sampai saat ini belum ada mekanisme kontrol yang jelas untuk menjamin elpiji bersubsidi tepat sasaran.
Oleh karena itu, dia berharap Pertamina bisa mengevaluasi kenaikan harga elpiji 12 kg itu. “Hipmi menolak kebijakan Pertamina menaikkan harga LPG. Sebagai BUMN, Pertamina bukan orientasi di laba saja, melainkan juga memiliki kewajiban public services obligation. Jangan sampai, karena orientasi di laba, malah merusak daya beli masyarakat,” lanjutnya.
