Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat sipil meminta pemerintah berkomitmen melaksanakan kebijakan pembangunan, yang menjaga kelestarian hutan. Pasalnya, hingga kini kebijakan untuk menurunkan emisi dari kerusakan hutan yang dikenal dengan REDD+ belum berjalan konsisten.
HuMa, LSM perkumpulan pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis, bersama 23 organisasi sipil lainnya menyatakan janji pemerintah untuk ‘menghijaukan’ MP3EI pasca-protes masyarakat sipil belum terlihat, padahal Pemilu 2014 sudah di depan mata.
"Pemerintah pusat dan daerah harus segera mengakhiri inkonsistensi kebijakan penyelamatan hutan melalui REDD+, dan MP3EI yang eksploitatif," kata Anggalia Putri, Koordinator Program Perubahan Iklim Perkumpulan HuMa, dalam diskusi Masyarakat sipil tolak kebijakan pembangunan yang tidak konsisten dengan rencana penyelamatan hutan, di Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Dia menuturkan 1,5 tahun telah berlalu sejak janji untuk memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia, dimaktubkan dalam Strategi Nasional (Stranas) Reducing Emissions from Deforestation and forest degradation (REDD+) yang diluncurkan pada Juni 2012.
Stranas REDD+ tersebut mulai diturunkan ke dalam Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) untuk mengimplementasikan REDD+ di tingkat daerah.
Dia mengatakan HuMa dan 23 organisasi masyarakat sipil menegaskan tanpa konsistensi kebijakan pembangunan yang lebih luas, REDD+ tetap akan menjadi pulau kecil yang terisolasi, bahkan mungkin pada akhirnya akan tenggelam.
Analisis awal menunjukkan beberapa temuan penting, di antaranya tidak dimasukkannya proyeksi deforestasi dan potensi kehancuran lingkungan dan hutan akibat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Berdasarkan analisis HuMa dan 23 organisasi lain yang terlibat dalam jaringan pendokumentasi konflik, lanjut Anggalia, kerusakan lingkungan dan konflik agraria diperkirakan meningkat menjelang tahun politik, seiring dengan maraknya transaksi ekonomi-politik untuk mencapai kursi kekuasaan.
Dalam hal ini, tambahnya, daerah menjadi medan pertempuran penting sebab di tingkat inilah konsesi eksploitasi sumber daya alam banyak dikeluarkan secara masif menjelang pemilu.
