Bisnis.com, JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan empat paket kebijakan guna menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan ekonomi global.
“Ketika pemerintah menetapkan empat paket kebijakan guna mengatasi permasalahan ekonomi nasional, kami cukup senang. Namun ketika hal tersebut diterjamahkan oleh Jero Wacik untuk merelaksasi ekspor mineral mentah, terlihat sekali inkonsistensi pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Menurut Iman, dengan mengulur waktu pelarangan ekspor mineral mentah dari yang sebelumnya telah disepakati pada Januari 2014, dalam jangka pendek dapat berdampak pada peningkatan devisa negara tetapi dalam jangka panjang Indonesia akan mengalami kerugian. “Dalam hal ini konsistensi pemerintah menurut saya dipertanyakan,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, DPR dengan tegas menolak permintaan pemunduran waktu pelarangan ekspor mineral mentah tersebut.
Iman mengatakan defisit transaksi berjalan yang dialami negara bukan hanya karena kelebihan impor negara tetapi juga berawal dari ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan problem struktural dalam perekonomian Indonesia.
Problem struktural tersebut jika tidak diselesaikan dengan segera, maka akan mengganggu ketahanan perekonomian Indonesia. “Ketika terjadi gejolak perekonomian dunia, kita akan langsung kena imbasnya,” ujar Iman.
Dia mencontohkan, ketika tappering off bank sentral ASbelum dilaksanakan dan baru sekedar isu, hal tersebut sudah berimbas pada nilai tukar rupiah yang melemah. Menurutnya, indikator tersebut menunjukan kita memiliki problem struktural.
“Jangankan isu, seandainya terjadi pun [tapering off], kita tidak akan terkena imbas jika tidak ada problem struktural,” ujar Iman.
Iman juga mengatakan pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan fundamental pada struktural ekonomi negara dalam waktu dekat. “2014 sebentar lagi, maka jadi tanggung jawab siapa ini? jangan kita [DPR],” ujarnya.
