Bisnis.com, NUSA DUA – Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah subsidi ke wilayah timur Indonesia guna meningkatkan produktivitas perikanan di kawasan tersebut dan mengurangi eksploitasi di bagian barat Tanah Air.
Erfansyah, Chief Executive Officer WWF Indonesia, menuturkan Indonesia dapat menjadi pemimpin utama dalam reformasi subsidi perikanan secara serius tanpa harus menunggu World Trade Organization (WTO) melakukan hal tersebut.
“Dua negara berkembang yakni Indonesia dan Meksiko telah menjadi pionir untuk melaksanakan reformasi subsidi perikanan,”ungkapnya, Rabu (4/12).
Dia menuturkan reformasi subsidi perikanan haru dilakukan mengingat saat ini penggunaannya hanya fokus pada peningkatan produksi tanpa diikuti pengelolaan yang baik sehingga menyebabkan di sebagian kawasan terjadi eksploitasi penangkapan ikan besar-besaran.
Purwanto, pengamat perikanan dan kelautan, mengungkapkan sekitar 45% dari populasi ikan di Indonesia telah dieksploitasi berlebihan, terutama di kawasan barat Indonesia dimana 57% nelayan di Tanah Air tinggal dan bekerja.
Dia menggagas beberapa usulan untuk reformasi subsidi perikanan di Tanah Air, a.l. dengan mengurangi jumlah kapal nelayan di kawasan barat dan kemudian memindahkannya ke kawasan timur Indonesia.
“Subsidi bagi nelayan itu tidak jelek. Sebenarnya bisa bagus asal tepat sasaran dan dikelola dengan baik,” paparnya.
Tujuan penambahan kapal di wilayah timur Indonesia, lanjutnya, adalah dapat mengoptimalkan penangkapan ikan di kawasan timur dan mengurangi penangkapan ikan dalam jumlah besar di kawasan barat.
Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk mengganti kapal kecil dengan kapal besar, tetapi dengan jumlah kapasitas yang sama guna mengurangi penangkapan ikan di kawasan pesisir.
“Ini juga dapat bermanfaat untuk mengoptimalkan penangkapan ikan di kawasan timur dengan kondisi laut dalam,” katanya.
Dia juga mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah infrastruktur pelabuhan dan ruang pendingin bagi ikan, menggenjot penilitian terhadap produk perikanan baru, serta memperbaiki birokrasi dan manajemen subsidi.
Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Jusuf menuturkan akan mendukung gerakan reformasi subsidi perikanan tersebut, baik itu melalui negosiasi dengan WTO atau tidak.
