Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan revisi daftar negatif investasi (DNI) akan memacu sektor riil.
Hidayat mengatakan dengan dilakukannya revisi DNI, diharapkan akan ada perubahan dalam dinamika bisnis. Menurutnya, kalangan pengusaha sangat menghendaki perubahan aturan DNI ini.
“Jangan terlalu berlebihan sehingga dicap liberal, tetapi juga jangan menjadi nasonalisme yang menyempit,” kata Hidayat usai menghadiri acara Sustainable Business Dialogue di Hotel JS Luwansa, Rabu (27/11/2013).
DNI sangat erat kaitannya dengan industrialisasi. Oleh sebab itu, Hidayat berharap, revisi DNI bisa mendorong sektor riil lebih berkembang lagi di tengah kondisi perekonomian yang kurang membaik saat ini. “Kita akan menggunakan benchmark negara lain yang setara dengan kita,” jelasnya.
Perlu diketahui, rancangan DNI masih dalam tahap usulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada Kemenko Perekonomian.
Usulan tersebut belum sampai pada keputusan final terkait revisi DNI dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Tertutup dan Bidang.
Dalam draf usulan tersebut tercantum beberapa sektor usaha yang sebelumnya ditutup untuk asing, dibuka hingga 100%. Misalnya bandar udara, pelabuhan, terminal darat, terminal barang, layanan uji kendaraan bermotor, dan periklanan.
Selain itu, beberapa sektor usaha yang mengalami pelonggaran hingga 95% a.l. industri farmasi, wisata alam kehutanan, lembaga pembiayaan keuangan, dan jaringan telekomunikasi.
Hidayat mengatakan pembahasan revisi DNI masih memerlukan waktu dan keterlibatan dari semua stakeholder yang ada, sehingga hasilnya pun jelas dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
