Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Kehutanan terus menggenjot program model desa konservasi (MDK) guna mengurangi jumlah perambah hutan.
Direktur Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung Dirjen PHKA Kemenhut Noviyanto Bambang Wawandono mengatakan program tersebut efektif untuk mengurangi aktivitas perambahan hutan yang terus meningkat setiap tahun.
“Jumlah perambah hutan masih sulit dihitung. Namun hal itu terindikasi dari makin banyak masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan. Kegiatan ini, kalau tidak dihentikan akan merusak kawasan konservasi," katanya di Bandung, Selasa (26/11/2013).
Dia menjelaskan program MDK yang digulirkan sejak 2010 mencakup 2.930 desa seluruh Indonesia dengan populasi masyarakat yang tergantung pada kawasan hutan sebanyak 1,6 juta jiwa.
Saat ini, Jabar menjadi daerah yang menggelar MDK paling besar, dan menjadi daerah penting, karena jika terjadi bencana dampaknya akan besar.
Di Jabar terdapat 1.360 ha hutan yang mengalami gangguan perambahan. Angka tersebut terbilang kecil, tetapi harus dikendalikan agar tidak meluas.
Program MDK dinilai cukup strategis karena mendorong masyarakat yang memanfaatkan hutan untuk diberdayakan secara ekonomi serta dalam konservasi hutan. Program tersebut meringankan tugas pemerintah dalam menjaga hutan Indonesia yang begitu luas.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar Joko Prihatno mengatakan program MDK yang diinisiasi sejak Juni 2013 baru bisa menghela 22 desa.
Sebanyak 12 desa ada di hulu DAS Citarum dengan biaya hibah ADB, 6 desa dari APBN, dan 4 desa dari Chevron dan Pertamina.
Desa yang masuk dalam program MDK diguyur dana Rp100 juta untuk tiga kelompok di satu desa yang setiap kelompok berisi 30 anggota. "Total dana yang masuk tahun ini mencapai Rp2,6 miliar. Masih butuh biaya besar karena di Jabar dan Banten ada 53 desa miskin yang berada di wilayah konservasi," ungkapnya.
