Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mendesak otoritas di Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penataan ulang terhadap keberadaan perusahaan bongkar muat di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Ketua bidang Kepabeanan dan Perdagangan Ekspor Impor Kadin DKI Jakarta Widijanto mengatakan penataan dilakukan untuk mempermudah pengawasan terhadap perusahaan bongkar muat (PBM) yang melanggar tarif bongkar muat yang sudah di sepakati asosiasi terkait di pelabuhan.
"Asosiasinya saja seringkali kesulitan mengawasi soal penyelewengan tarif bongkar muat di pelabuhan. Karena itu, peran OP [otoritas pelabuhan] mesti lebih proaktif," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2013).
Dia mengatakan hal itu berkaitan banyaknya keluhan pemilik barang yang disampaikan kepada Kadin DKI Jakarta mengenai tidak berjalannya kesepakatan tarif bongkar muat yang sudah di tandatangani bersama asosiasi terkait.
"Seperti perselisihan tarif bongkar muat yang dilakukan PBM BKJ beberapa waktu lalu di car terminal Priok. Ini kan mestinya bisa dihindari sejak dini jika ada pengawasan kontinue dari petugas OP Priok," paparnya.
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Sahat Simatupang mengatakan instansinya sudah menata ulang keberadaan perusahaan bongkar muat (PBM) yang beroperasi di Pelabuhan Priok.
Tata ulang usaha itu, katanya, untuk memberikan kepastian berusaha kepada semua PBM yang sah dan telah mengantongi perizinan. (K1)
