Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah RI berharap General Council Meetings WTO di Jenewa bisa menyepakati proposal Paket Bali sebelum tenggat waktu pada 21 November 2013.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan hasil pertemuan tersebut akan menjadi materi utama yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO 2013 di Bali.
“Kalau perundingan di Jenewa nanti gagal, berarti aspirasi negara berkembang dan tidak berkembang belum bisa dipenuhi negara maju. Jika berhasil disepakati, kepentingan kita juga bisa terakomodasi,” kata Gita Senin (18/11/2013).
Paket Bali terdiri dari tiga isu, pertama, isu pertanian yang menyangkut usulan G33 mengenai public stockholding for food security. Isu tersebut penuh dinamika antara negara maju dan berkembang terkait relaksasi pemberian subsidi bagi produsen pangan di negara berkembang.
Gita mengungkapkan akhir-akhir ini pihak Amerika Serikat sudah memperlihatkan fleksibilitas terkait solusi sementara yang ditawarkan selama solusi permanen belum dituntaskan. Permasalahannya tinggal jangka waktu yang berkisar antara 3 atau 4 tahun.
Usulan ini bertujuan mendukung produsen berpenghasilan rendah atau miskin, serta akuisisi stok pangan pada harga subsidi yang dibeli dari produsen berpenghasilan rendah dalam rangka mengatasi kelaparan dan kemiskinan di pedesaan.
Kedua, paket least-developed countries (LDC’s Package) untuk mengakomodasi kepentingan negara kurang berkembang agar memiliki kesempatan yang adil dalam perdagangan global.
Beberapa elemen yang sedang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam paket ini mencakup bebas tarif-bebas kuota (duty free-quota free/DFQF), ketentuan penerapan special and differential provision, asistensi di sektor kapas dan penghapusan subsidi sektor kapas di negara maju.
Terkait paket tersebut, Gita menuturkan proposal yang masih belum disepakati antara lain terkait dengan kapas dan DFQF. Meskipun Indonesia mendukung penuh proposal ini, tetapi masih terdapat beberapa negara yang belum sepakat.
Ketiga, fasilitasi perdagangan (trade facilitation) yang mengundang komitmen negara maju untuk memberikan pengembangan kapasitas (capacity building). Bagian pertama terkait sistem kepabeanan, dan bagian kedua terkait dengan komitmen negara berkembang dan LDC’s melaksanakan kewajiban setelah memperoleh bantuan.
“Sampai saat ini jumlah open bracket [draf proposal] sudah berkurang menjadi 96 poin dari awalnya 700 poin. Semoga bisa selesai dalam 1-2 hari ini,” ujarnya.
Pihaknya merasa optimistis negosiasi dalam General Council bisa membawa angin segar bagi perdagangan multilateral dan berkontribusi bagi kelanjutan Putaran Doha yang berhenti 12 tahun tanpa kejelasan.
