Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah harus menyerahkan proyek pembangunan infrastruktur yang menguntungkan kepada pihak swasta untuk menjaga keberlanjutan pengembangannya di dalam negeri.
Heru Dewanto, Ketua Pusat Kebijakan industri dan Rekayasa Persatuan Insinyur Indonesia (PII), mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus mengutamakan pengembangan infrastruktur di wilayah pelosok, dan proyek yang belum memiliki nilai keekonomian.
“Pemerintah tidak selayaknya ikut berbisnis, makanya proyek yang sudah memiliki nilai keekonomian seharusnya diberikan kepada swasta dan pemerintah fokus mengerjakan proyek yang belum memiliki nilai keekonomian. Apalagi, pengembangan infrastruktur adalah kewajiban pemerintah,” katanya di Jakarta hari ini, Selasa (12/11/2013).
Heru menuturkan pelibatan sektor swasta sangat penting, karena kemampuan keuangan pemerintah yang sangat terbatas. Saat ini, pemerintah hanya memiliki kemampuan untuk menyediakan 10% dari total dana yang harus dikeluarkan untuk menjalankan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
Menurutnya, pendanaan menjadi persoalan penting, karena belum ada bank nasional yang memiliki kemampuan untuk membiayai proyek infrastruktur. Pasalnya, proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar dan pengembalian jangka panjang.
“Persoalan yang muncul jika mengambil pendanaan dari luar negeri adalah persyaratan yang ketat dan perlunya penjaminan dari pemerintah, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama,” ujarnya.
Heru mencontohkan pengembangan untuk pembangkit listrik sebagai salah satu infrastruktur energi yang memerlukan investasi besar. Padahal, saat ini Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
“Penetapan tarif yang tinggi sudah cukup membantu, tetapi pemerintah juga harus memberikan insentif untuk kegiatan eksplorasi yang memerlukan dana besar, agar pelaku usaha bisa mengembangkan panas bumi untuk ketenagalistrikan,” katanya.
Pengembangan panas bumi akan lebih efektif jika pemerintah mau mengeluarkan dana untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Dengan begitu, pelaku usaha memiliki data pasti mengenai cadangannya, dan menindaklanjutinya dengan kegiatan eksploitasi.
