Bisnis.com, NUSA DUA, Bali – Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan apabila pupuk bersubsidi berkurang volumenya maka potensi terjadi kekurangan atau kelangkaan pasokan pupuk kimiawi di tingkat petani akan menjadi semakin besar.
"Kondisi ini tentu tidak bagus bagi siapa pun, baik petani, parpol, pemerintah maupun industri pupuk, mengingat 2014 merupakan tahun politik," jelas Rusman, Kamis malam (7/11/2013) seusai menghadiri Malam Budaya dan Gala Dinner dalam rangka penyelenggaraan konferensi tahunan the International Fertilizer Industry Association (IFA) di Nusa Dua, Bali.
Dia mengakui apabila penetapan anggaran subsidi didasarkan pada target volume pupuk, maka kebijakan itu secara tak langsung akan semakin memperbesar jumlah piutang subsidi pemerintah.
Selama ini, katanya, total utang subsidi pupuk yang belum dilunasi pemerintah kepada BUMN pupuk berkisar Rp12 triliun, yang merupakan akumulasi piutang sejak bertahun-tahun lalu.
Pelunasan utang ini dilakukan pemerintah secara mencicil setiap tahun. Untuk tahun ini, utang subsidi carry over dari tahun-tahun sebelumnya dibayarkan sekitar Rp3 triliun. "Akibatnya jumlah utang subsidi tersebut terakumulasi semakin besar tiap tahun."
Oleh sebab itu, Kementan menyadari bahwa usulan pemberian subsidi pupuk berdasarkan target volume, akan membuat utang subsidi pemerintah semakin membesar.
Setiap keputusan, katanya, selalu membawa konsekuensi. Kalau subsidi didasarkan target volume--berarti alokasi anggarannya ditambah--akan membengkakkan utang pemerintah. "Sedangkan kalau dana subsidi tidak ditambah, di tahun politik 2014 akan muncul risiko kelangkaan pupuk bersubsidi di level petani. Jadi, ini memang tidak mudah."
