Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih melakukan penghitungan atas biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi kerja jika terlibat dalam sharing iuran tabungan perumahan rakyat (tapera).
Berdasarkan hitungan sementara, jika diasumsikan total pegawai negeri sipil dan TNI di seluruh Indonesia berjumlah 5,6 juta, artinya pemerintah terkena beban biaya tanggungan sebesar Rp5,7 triliun setiap tahun.
Dalam usulan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tapera, pekerja dikenakan kewajiban membayar iuran sebesar 5% dari upah. Besaran tersebut dibagi menjadi 2,5% ditanggung oleh pekerja, dan 2,5% ditanggung oleh pemberi kerja.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengatakan pemerintah masih melihat bagaimana pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan.
“Jangan sampai iuran tersebut malah menjadi beban besar di kemudian hari. Kami harap pembahasan di kementerian terkait dapat diselesaikan segera, sebelum memasuki masa rapat di DPR pada pertengahan November nanti,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Dia mengatakan besaran tersebut secara nominal memang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan total APBN saat ini. Meskipun begitu, sambungnya, pemerintah juga menanggung biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk kesehatan dan ketenagakerjaan.
