Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan sikap netral merespon kemelut ditubuh organisasi asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) yang berujung pada penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa asosiasi tersebut.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R.Mamahit mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian organisasi APBMI itu kepada perusahaan bongkar muat yang menjadi anggotanya.
“Secara profesional, APBMI semestinya bisa menyelesaikan masalah internalnya itu. Soal Munaslub yang akan dilaksanakan asosiasi tersebut, pemerintah akan bersikap netral,” ujarnya dikonfirmasi Bisnis, pagi hari ini, Selasa (22/10/2013).
Bobby berharap, organisasi APBMI dapat lebih solid serta berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi layanan jasa kepelabuhanan di tanah air mengingat cukup banyak PBM (perusahaan bongkar muat) yang bernaung dibawah asosiasi tersebut.
APBMI akan menggelar Munaslub pada 26-27 Oktober 2013 di Semarang Jawa Tengah untuk menyelamatkan roda organisasi. Munaslub tersebut akan meminta pertanggungjawaban kinerja kepengurusan DPP APBMI yang saat ini dinilai tidak aspiratif dan banyak melanggar ketentuan roda organisasi sesuai AD/ART APBMI.
Romulu Simangunsong, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub APBMI 2013 yang juga sebagai Ketua DPW APBMI Jawa Tengah mengklaim dukungan Munaslub dari DPW dan DPC di seluruhh daerah Indonesia saat ini terus bertambah.
“Sebelumnya, Munaslub APBMI di usung oleh 8 pengurus DPW dan 2 pengurus DPC APBMI. Saat ini sudah lebih dari 10 DPW dan 17 DPC menyatakan siap hadir untuk mengikuti Munaslub tersebut,” ujarnya.
