Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta dewan pengupahan provinsi segera menerbitkan roadmap kenaikan upah bagi pekerja, menyusul desakan Inpres No.9/2013 atas penetapan upah pekerja berdasarkan 60 komponen hidup layak.
Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan dewan pengupahan provinsi harus segera menerbitkan rencana dan strategi kerja yang terinci untuk mencapai standardisasi upah berdasarkan 60 komponen hidup layak (KHL) sesuai dengan inpres tersebut.
“Dewan pengupahan harus segera menyelesaikan survey KHL lalu menuangkannya dalam road map pengupahan pada 2014,” katanya dalam keterangan resminya di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jumat (18/10/2013).
Muhaimin memberikan contoh jika pada penetapan UMP berdasarkan KHL belum bisa diterapkan oleh pengusaha pada 2014, dewan pengupahan harus mempunyai target pencapaian penetapan UMP tersebut dengan mengacu road map.
Road map tersebut, lanjutnya, harus memuat prediksi kenaikan upah untuk setiap tahunnya. Pasalnya, KHL yang disurvei setiap tahun akan memengaruhi kenaikan upah pekerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Setelah disusun oleh dewan pengupahan, road map akan segera disahkan oleh gubernur di masing-masing provinsi. “Road map itu yang menjadi acuan dewan pengupahan dan industri menuju penerapan upah layak dengan pantauan khusus kepala daerah,” katanya.
